Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal isu pergantian Kapolri. Ia tidak memberikan jawaban tegas terkait hal itu, namun meminta publik menunggu waktu yang tepat.
"Tunggu tanggal waktunya," ujarnya kepada awak media, Selasa (4/8/2026).
Ia hanya menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan.Baca Juga:
"Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengaku belum menerima surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kagak ada, kagak ada!" kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Sahroni memastikan belum ada pemberitahuan mengenai pengiriman Surpres tersebut. Menurutnya, apabila surat itu telah dikirim, DPR tentu akan mengetahuinya.
"Belum... enggak ada masalahnya! Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya, pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," jelas dia.
Ketika kembali ditanya apakah Surpres tersebut belum dibuka, Sahroni kembali membantah adanya surat tersebut.
"Enggak lah, enggak... enggak ada!" tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih baik sehingga belum perlu dilakukan pergantian jabatan di tengah isu yang beredar. Menurut Sahroni, isu pergantian Kapolri memang menguat karena Listyo Sigit telah menjabat selama sekitar lima tahun.
Namun, ia menegaskan hal tersebut bukan berarti ada catatan buruk terhadap kinerja Kapolri.
"Enggak, Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar, kan beliau udah lima tahun," ujar Sahroni.
Ia menilai munculnya dorongan pergantian merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menginginkan regenerasi kepemimpinan setelah masa jabatan yang cukup panjang.
"Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja," imbuhnya.* (dw/dh)
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI
BLITAR Ketua MPR RI Ahmad Muzani membantah isu yang menyebut Agustus 2026 akan menjadi puncak gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, bu
NASIONAL