Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini bertujuan agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam proses pemulihan permanen pascabencana.

Baca Juga:

• 20 Tahun Tinggal di Rumah Bocor, Jaipah Kini Nikmati Hunian Layak Berkat Program RTLH Pemko Medan

Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut Tito, pembangunan tersebut mengusung prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.

"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Hingga saat ini, pemerintah mencatat 1.012 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan sudah dapat ditempati masyarakat.

Sementara itu, 2.187 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Satgas PRR menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan seiring penyelesaian berbagai tahapan di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.

Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan hunian tetap terbesar, yakni 34.777 unit.

Program tersebut terdiri atas 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat.

Untuk pembangunan kawasan hunian komunal, Aceh memiliki 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare yang dirancang mampu menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara pemerintah menargetkan pembangunan 6.779 unit hunian tetap, yang terdiri dari 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.565 unit hunian tetap, meliputi 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap komunal tersebar di 54 lokasi di tiga provinsi dengan luas lahan mencapai 198,21 hektare dan kapasitas menampung sekitar 7.973 kepala keluarga.

Total kebutuhan pembangunan hunian tetap melalui tiga skema tersebut meliputi 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.

Tito mengatakan keberhasilan pembangunan hunian tetap merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, Polri, pemerintah daerah, Baznas, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu percepatan pembangunan rumah bagi korban bencana.

"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap bukan hanya membangun rumah baru, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman sesuai kondisi wilayahnya.

Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi penerima bantuan, kajian keamanan lokasi, serta dialog dengan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan agar program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.* (ad)

20 Tahun Tinggal di Rumah Bocor, Jaipah Kini Nikmati Hunian Layak Berkat Program RTLH Pemko Medan

Wali Kota Medan Tinjau Program Bedah Rumah, 213 RTLH Ditargetkan Direhabilitasi Tahun 2026

Jelang HUT RI ke-81, Pemprov Sumut Siapkan Pasar Murah Massal untuk Jaga Harga Bahan Pokok

BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026

Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Kasus Korupsi Waterfront City Samosir, Hakim: Kebenaran Harus Diungkap, Tak Ada yang Ditutup-Tutupi