Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi keuangan digital melalui Workshop Jurnalistik bertajuk "Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat". Kegiatan ini bertujuan membekali insan pers agar mampu mengedukasi masyarakat mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.
Workshop tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendukung pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih merugikan banyak masyarakat.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan perkembangan industri keuangan digital harus dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah terjebak pada layanan pinjaman online ilegal.Baca Juga:
"Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka sering kali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror," ujar Munir.
Menurutnya, dampak pinjol ilegal tidak hanya berupa beban utang yang tinggi, tetapi juga mencakup praktik penagihan yang melanggar etika, intimidasi, penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga persoalan sosial yang dialami korban beserta keluarganya.
Karena itu, Munir menilai masyarakat, termasuk insan pers, membutuhkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara penyelenggara Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan praktik pinjaman online ilegal.
Ia menegaskan pers memiliki peran strategis dalam membangun literasi keuangan nasional. Selain menyampaikan informasi, media juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol sosial bagi masyarakat.
"Dalam konteks industri keuangan digital, wartawan dituntut mampu menjelaskan persoalan yang cukup kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat," katanya.
Munir menambahkan, pemberitaan mengenai Pendanaan Daring seharusnya tidak hanya berfokus pada kasus maupun kontroversi. Media juga perlu menghadirkan informasi mengenai mekanisme Pindar, manfaat bagi masyarakat dan UMKM, regulasi yang berlaku, perlindungan konsumen, hingga cara menghindari jebakan pinjaman online ilegal.
Sementara itu, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengatakan peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri secara sendiri. Menurutnya, media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
"Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan," ujarnya.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari regulator, industri, dan organisasi profesi untuk memperkuat pemahaman wartawan mengenai industri Pendanaan Daring, perlindungan konsumen, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan di Indonesia.
Di akhir kegiatan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali, mengapresiasi kolaborasi antara PWI dan AFPI dalam memperkuat edukasi keuangan masyarakat.
Menurut Adief, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal sekaligus memperkuat ekosistem jasa keuangan yang sehat di Indonesia.
Rangkaian workshop ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi dalam memperkuat kerja sama peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal, aman, dan bertanggung jawab.* (dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA