Satgas PRR Percepat Pemulihan 57 Ribu Hektare Sawah Terdampak Bencana di Aceh

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 ribu hektare sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Percepatan dilakukan dengan menuntaskan penanganan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang pada 2026.

Sementara untuk lahan yang rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi permanen berdasarkan kajian ilmiah.

Baca Juga:

• Ternyata Bukan Alami! 5 Buah Ini Berubah Drastis karena Campur Tangan Manusia

Data tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai di Kota Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Berdasarkan data terbaru, sawah terdampak bencana terdiri atas 27.483 hektare rusak ringan, 13.404 hektare rusak sedang, 16.283 hektare rusak berat, dan 125,2 hektare sawah dinyatakan hilang.

Dari total lahan tersebut, sebanyak 6.706 hektare lahan rusak ringan telah dioptimalisasi.

Sementara rehabilitasi telah dilakukan terhadap 4.393 hektare lahan yang mengalami kerusakan sedang.

Dari sisi perencanaan, detail design review serta survei, investigasi, dan desain (SID) telah mencakup 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026.

Adapun pekerjaan konstruksi telah selesai pada lahan seluas 16.780 hektare atau 32 persen.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan FGD menjadi ruang untuk menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai.

Menurut dia, penyelarasan diperlukan agar penanganan di setiap kabupaten dan kota dapat berjalan lebih cepat.

Satgas PRR mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, dan TNI untuk menyatukan langkah.

Pemulihan lahan, kata Satgas PRR, tidak dapat dilakukan secara terpisah dari perbaikan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air, serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier.

Infrastruktur pengairan tersebut menjadi faktor penting agar sawah yang telah direhabilitasi dapat kembali digunakan untuk bercocok tanam.

Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih cermat.

Metode pemulihan tidak akan diterapkan secara seragam karena kondisi lahan di setiap daerah berbeda.

Di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, luas sawah rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare.

Sejumlah lokasi bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah.

Kondisi tersebut membutuhkan pengambilan sampel sedimen, penelitian tingkat kesuburan tanah, serta penentuan metode penanganan sebelum pekerjaan pemulihan dilakukan.

Sejumlah alternatif disiapkan pemerintah. Pilihannya meliputi rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, atau pengalihan sebagian lahan menjadi pertanian kering dan kebun dengan komoditas yang sesuai.

Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi dalam proses SID. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pemulihan berdasarkan kondisi ilmiah sekaligus sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

"Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya," ujar Safrizal.

Percepatan pemulihan juga terlihat di Kabupaten Aceh Barat. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di daerah tersebut mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare yang tersebar di delapan kecamatan.

Program tersebut melibatkan 96 kelompok tani.

Sementara di tingkat Provinsi Aceh, realisasi keuangan bantuan pertanian mencapai Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu Rp515,2 miliar.

Realisasi tersebut terdiri atas optimalisasi lahan rusak ringan sebesar Rp85,6 miliar, rehabilitasi lahan rusak sedang Rp63,7 miliar, kegiatan irigasi Rp100,2 miliar, serta pembangunan jalan usaha tani Rp3,9 miliar.

Selain itu, bantuan benih padi telah disalurkan untuk lahan seluas 26.177 hektare. Dari jumlah tersebut, 10.416 hektare telah ditanami.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian bersama.

Menurut dia, langkah tersebut penting dilakukan sebelum memasuki masa tanam.

"Realisasi belum sampai setengah dari Rp515 miliar. Kita belum secara maksimal memanfaatkan anggaran itu. Saya minta, sebelum masuk masa musim tanam, pemulihan lahan ini secepat mungkin dilakukan," kata Imran.

Percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi lahan pertanian yang terdampak bencana, tetapi juga memastikan petani dapat kembali melakukan aktivitas produksi.

Dengan demikian, pemulihan sawah di Aceh perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari perbaikan lahan, jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana pendukung pertanian.

Pemerintah menargetkan lahan yang masih dapat dipulihkan segera kembali produktif, sementara lahan rusak berat ditangani berdasarkan kajian dan kondisi masing-masing lokasi.* (ad)

Ternyata Bukan Alami! 5 Buah Ini Berubah Drastis karena Campur Tangan Manusia

Satgas PRR Dorong Aceh Barat Percepat Realisasi Tambahan TKD Rp68,12 Miliar

Ciracas Berbenah! Jalan Lapangan Tembak Ditata, Kali Dikeruk dan Kabel Dirapikan demi Kenyamanan Warga dan UMKM

Komisi III DPR Soroti Kematian Mantan Istri Anggota Polri di Medan, Polda Sumut dan Keluarga Dipanggil Selasa

BKP 2027 Dikebut, Bobby Nasution Minta Kepala Daerah Kepulauan Nias Segera Ajukan Program

Rico Waas Minta IPSM Medan Tak Sekadar Organisasi Sosial, Harus Berdampak bagi Masyarakat!