Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
Pemulihan lahan, kata Satgas PRR, tidak dapat dilakukan secara terpisah dari perbaikan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air, serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier.
Infrastruktur pengairan tersebut menjadi faktor penting agar sawah yang telah direhabilitasi dapat kembali digunakan untuk bercocok tanam.
Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih cermat.
Metode pemulihan tidak akan diterapkan secara seragam karena kondisi lahan di setiap daerah berbeda.
Di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, luas sawah rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare.
Sejumlah lokasi bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah.
Kondisi tersebut membutuhkan pengambilan sampel sedimen, penelitian tingkat kesuburan tanah, serta penentuan metode penanganan sebelum pekerjaan pemulihan dilakukan.
Sejumlah alternatif disiapkan pemerintah. Pilihannya meliputi rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, atau pengalihan sebagian lahan menjadi pertanian kering dan kebun dengan komoditas yang sesuai.
Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi dalam proses SID. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pemulihan berdasarkan kondisi ilmiah sekaligus sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.
"Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya," ujar Safrizal.
Percepatan pemulihan juga terlihat di Kabupaten Aceh Barat. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di daerah tersebut mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare yang tersebar di delapan kecamatan.
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
REMBANG Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebut ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesi
NASIONAL
BINJAI Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban. Penjajakan tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar percepatan penye
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bel
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belu
OPINI
LANGKAT Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantika
NASIONAL
MEDAN Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalanghal
PERISTIWA