NABIRE — Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
Pembangunan tiga gedung pemerintahan tersebut memiliki nilai kontrak Rp355,36 miliar.
Anggaran proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Baca Juga:
Pekerjaan dimulai pada 20 Oktober 2025 dan dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO).
Hingga 9 Agustus 2026, progres pembangunan telah mencapai 36,90 persen.
Seluruh bangunan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintahan dibutuhkan agar kelembagaan daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," ucap Dody dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Agustus 2026.
Selain membangun tiga gedung pemerintahan, Kementerian PU mengerjakan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.
Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, serta prasarana pendukung right of way (ROW).
Kementerian PU juga membangun gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta mengerjakan pekerjaan plambing dan elektrikal di kawasan tersebut.
Penataan kawasan pusat pemerintahan itu dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 25,34 persen.
Sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan fondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah berada sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure.
Waktu tempuh menuju kawasan tersebut sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Sementara dari pusat Kabupaten Nabire, kawasan pusat pemerintahan berjarak sekitar 28,5 kilometer.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 60 menit.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.* (vo/ad)
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
