Ketua MPR Ahmad Muzani: Program MBG Bukan Sekadar Bagi-Bagi Makanan

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.

Ia menegaskan MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Ketua DPD RI Puji Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Sebut Transformasi Ekonomi Layaknya 'Mencabut Duri dalam Daging'

Muzani mengatakan Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan selama 81 tahun berdiri.

Kemajuan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian.

Namun, menurut dia, masih terdapat persoalan mendasar yang dihadapi sebagian masyarakat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak.

"Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata Muzani saat pidato, di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Muzani, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut program tersebut sebagai salah satu terobosan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ucap dia.

Muzani mengatakan anak-anak yang sehat, unggul, dan mampu bersaing merupakan bagian dari cita-cita pembangunan bangsa.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara serius.

Pemerintah perlu memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," imbuh dia.

Menurut Muzani, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari banyaknya makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta pertanggungjawaban program menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam pidatonya, Muzani juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Ia mengaitkan pengembangan koperasi dengan amanat konstitusi yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih," ujar dia.

Muzani mengatakan koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat memperkuat posisi berbagai kelompok usaha, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," tutur dia.

Ia menilai keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaan lembaganya.

Ukuran yang lebih penting adalah dampak ekonomi yang dirasakan anggota dan masyarakat.

"Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," lanjutnya.

Muzani menempatkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kedua program tersebut, menurut dia, membutuhkan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.* (d/ad)

Ketua DPD RI Puji Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Sebut Transformasi Ekonomi Layaknya 'Mencabut Duri dalam Daging'

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026 Bakal Ungkap 8 Program Prioritas dan Anggarannya

Jokowi hingga JK Hadiri Sidang Tahunan DPR/MPR 2026, Megawati dan SBY Absen

500 Dapur MBG Tak Layak Ditutup Permanen, Pemprov Sumut Siap Perkuat Pengawasan di Lapangan

Bupati Labusel Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Perkuat Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Lima Kategori Lomba TP PKK Sumut Dievaluasi di Asahan, Pemkab Dorong Program Berdampak bagi Masyarakat