JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih dalam tahap menyerap masukan dari masyarakat. Menurutnya, aspirasi publik dibutuhkan agar substansi aturan tersebut semakin kuat dan memiliki legitimasi.
Puan menyampaikan hal itu dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"RUU tentang Perampasan Aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat," kata Puan.Baca Juga:
Dia menegaskan kualitas pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang berhasil disahkan. Menurut Puan, ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat setelah aturan tersebut diberlakukan.
"Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut," ujarnya.
Puan juga mengakui proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari dinamika politik. Dinamika tersebut dapat terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR maupun dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah.
"Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik baik antarfraksi, antara DPR RI dan pemerintah maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat," tutur Puan.
Menurutnya, DPR RI bersama pemerintah akan terus mencari titik temu dalam setiap proses legislasi. Hal tersebut diperlukan agar setiap undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
"DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut," ungkapnya.* (mt/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah terobosan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sebagai salah satu target pemba
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkap alasan mencopot Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah yang dihimpun negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ha
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dan menjadi salah satu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia tetap mampu bertahan di tengah berbagai tekanan global sepanjang 202
EKONOMI
JAKARTA Mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko menyoroti kasus hukum yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penghasilan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) meningkat hingga tiga kali lipat setel
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai salah satu anggota G20 tidak pantas masih memiliki rakyat yang mengalami
NASIONAL
KARO Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan administratif setelah 279 pelajar di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga
PERISTIWA
