Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
"Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ultah kementerian. Ultah kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja," katanya.
Prabowo berharap kebijakan tersebut juga diterapkan pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota tidak mengalokasikan anggaran besar untuk perayaan ulang tahun daerah.
Menurut dia, anggaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ultah besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara," tegasnya.
Meski meminta kegiatan seremonial dikurangi, Prabowo menegaskan tidak semua kegiatan peringatan harus dihapus.
Menurut dia, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara terpusat tetap menjadi agenda yang wajib dilaksanakan.
"Tapi kalau upacara Hari Kemerdekaan secara terpusat itu wajib," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk mengurangi belanja yang dianggap tidak produktif dan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, efisiensi tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan guru.* (di/ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN