JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau down payment (DP) penyelenggaraan ibadah haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi.
Nilai dana yang diblokir mencapai 14 juta riyal.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemblokiran tersebut berkaitan dengan persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.Baca Juga:
Menurut Dahnil, langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena dilakukan sebelum proses verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dimaksud selesai.
"Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dahnil menjelaskan, pemerintah Arab Saudi menyebut terdapat pelanggaran ketentuan asuransi yang berkaitan dengan jemaah haji Indonesia.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sembilan jenis penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi.
Namun, kata Dahnil, masih terdapat jemaah dengan kondisi tersebut yang lolos dalam proses istithaah kesehatan.
Pemeriksaan istithaah merupakan proses untuk memastikan kemampuan fisik jemaah dalam menjalankan ibadah haji.
"Kemudian ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istithaah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi," ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pemerintah Indonesia, kata Dahnil, perlu memastikan proses pemeriksaan kesehatan jemaah berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan haji berikutnya.
Atas pemblokiran dana tersebut, Kemenhaj telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi.
Kementerian meminta penjelasan secara rinci mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran dana tersebut.
"Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa," ucapnya.
Dahnil mengatakan proses komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi masih berlangsung melalui jalur diplomatik.
Pemerintah Indonesia ingin memperoleh data lengkap sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah," tambahnya.
Pemblokiran dana DP haji 2027 tersebut kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR.
Kemenhaj masih menunggu rincian dari pemerintah Arab Saudi untuk mengetahui secara pasti persoalan asuransi yang dipersoalkan serta memastikan dasar pemblokiran dana sebesar 14 juta riyal tersebut.* (d/ad)
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota T
PEMERINTAHAN
MEDAN Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di
PERISTIWA
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dari 1.615 h
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Nurbaiti, 73 tahun, masih mengais material bangunan yang berserakan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meminta eks Kepala Seksi Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang praperadilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026, sempat berlangsung gaduh. Per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia akan menerima lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tempur dalam b
NASIONAL
