Kejagung Ogah Buru-buru, Nasib Barang Bukti Sitaan Febrie Diserahkan Sepenuhnya ke Hakim Praperadilan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
ENDE- Gempa susulan masih berpotensi mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta masyarakat tetap tenang, namun tidak mengurangi kewaspadaan.
Suharyanto menyampaikan imbauan tersebut saat menemui warga terdampak gempa di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Rabu (19/8/2026).
Menurut Suharyanto, gempa susulan merupakan hal yang masih mungkin terjadi setelah gempa utama. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kekuatan gempa susulan cenderung lebih kecil dibandingkan gempa utama berkekuatan M 7,7.Baca Juga:
"Jangan panik, tetapi tetap waspada. Selama 2-3 minggu ke depan menurut BMKG gempa susulan itu mungkin masih terjadi. Tetapi gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama (Magnitudo 7,7)," kata Suharyanto.
Dia juga menegaskan masyarakat tidak perlu mempercayai informasi mengenai potensi tsunami yang tidak berasal dari sumber resmi. Berdasarkan kajian BMKG, gempa susulan yang terjadi tidak diperkirakan memicu tsunami.
"Kalau ada isu akan terjadi tsunami menurut BMKG itu tidak mungkin. Ini menurut riset ilmu pengetahuan," ujarnya.
Meski demikian, Suharyanto meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang rusak parah sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
"Kalau rumahnya rusak cukup parah, jangan masuk dulu. Keselamatan masyarakat adalah yang utama," katanya.
Sementara bagi warga yang rumahnya telah diperiksa dan dinyatakan aman, BNPB meminta agar tidak diliputi ketakutan berlebihan. Masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan BMKG.
Suharyanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan setiap getaran kecil sebagai alasan untuk panik. Setiap guncangan perlu direspons dengan kesiapsiagaan, seperti melindungi diri dan menjauh dari bangunan yang berisiko.
"Yang kita perlukan sekarang adalah tenang dan waspada. Jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Dengarkan informasi dari sumber resmi," tuturnya.
Sebagian warga di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di sekitar rumah. Trauma akibat guncangan gempa kuat membuat sejumlah warga belum berani kembali beraktivitas secara normal di dalam rumah.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (20/8/2026). IHSG naik 53,12 poin atau 0,83 persen ke leve
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (20/8/2026). Rupiah berada di level Rp
EKONOMI
MEDAN Harga beras di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Provinsi Sumut me
EKONOMI
JAKARTA Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat p
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk status darurat. Pernyataan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi setelah uang muka penyelenggaraan Haji 2027 se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dijadwalkan hadir dalam sidang prape
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indones
POLITIK