Kejagung Ogah Buru-buru, Nasib Barang Bukti Sitaan Febrie Diserahkan Sepenuhnya ke Hakim Praperadilan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan makanan selama empat hari. Temuan itu didapat saat Purbaya meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak gempa pada Rabu (19/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekitar Rp44 miliar untuk penanganan bencana di NTT, khususnya pada tahap tanggap darurat. Namun, pemerintah pusat masih membuka ruang penambahan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden," kata Purbaya saat meninjau lokasi terdampak.Baca Juga:
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga diminta memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Purbaya memastikan pemerintah pusat siap menambah dukungan apabila kebutuhan daerah meningkat.
Tak hanya mengecek kondisi warga, Purbaya juga membawa bantuan yang dihimpun dari pegawai Kementerian Keuangan. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan makanan hingga perlengkapan tidur dan kebutuhan kebersihan.
Bantuan yang dibawa antara lain 4.600 kilogram beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kilogram gula pasir, 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan dan 540 dus air mineral.
Selain itu, ada 380 lembar selimut, 81 terpal, 200 pakaian, 60 dus popok bayi, 61 dus pembalut, 30 dus sabun, serta sejumlah kebutuhan lain seperti kopi, teh, sereal, pasta gigi, handbody dan bumbu dapur.
"Itu untuk sementara bantuan yang kami bawa langsung," ujar Purbaya.
Dalam kunjungannya, Purbaya juga mendapat laporan mengenai sejumlah wilayah yang belum menerima bantuan. Salah satunya Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
Warga di wilayah tersebut dilaporkan bahkan belum mendapatkan makanan selama empat hari. Purbaya meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Oh, kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," katanya.
Menurut Purbaya, temuan tersebut menunjukkan koordinasi penanganan bencana antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki. Dia menyebut ada informasi di lapangan yang belum sepenuhnya diketahui oleh pemerintah daerah.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (20/8/2026). IHSG naik 53,12 poin atau 0,83 persen ke leve
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (20/8/2026). Rupiah berada di level Rp
EKONOMI
MEDAN Harga beras di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Provinsi Sumut me
EKONOMI
JAKARTA Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat p
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk status darurat. Pernyataan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi setelah uang muka penyelenggaraan Haji 2027 se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dijadwalkan hadir dalam sidang prape
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indones
POLITIK