Istana Belum Ambil Sikap soal Putusan MK Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putu
POLITIK
JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan makanan selama empat hari. Temuan itu didapat saat Purbaya meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak gempa pada Rabu (19/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekitar Rp44 miliar untuk penanganan bencana di NTT, khususnya pada tahap tanggap darurat. Namun, pemerintah pusat masih membuka ruang penambahan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden," kata Purbaya saat meninjau lokasi terdampak.Baca Juga:
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga diminta memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Purbaya memastikan pemerintah pusat siap menambah dukungan apabila kebutuhan daerah meningkat.
Tak hanya mengecek kondisi warga, Purbaya juga membawa bantuan yang dihimpun dari pegawai Kementerian Keuangan. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan makanan hingga perlengkapan tidur dan kebutuhan kebersihan.
Bantuan yang dibawa antara lain 4.600 kilogram beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kilogram gula pasir, 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan dan 540 dus air mineral.
Selain itu, ada 380 lembar selimut, 81 terpal, 200 pakaian, 60 dus popok bayi, 61 dus pembalut, 30 dus sabun, serta sejumlah kebutuhan lain seperti kopi, teh, sereal, pasta gigi, handbody dan bumbu dapur.
"Itu untuk sementara bantuan yang kami bawa langsung," ujar Purbaya.
Dalam kunjungannya, Purbaya juga mendapat laporan mengenai sejumlah wilayah yang belum menerima bantuan. Salah satunya Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
Warga di wilayah tersebut dilaporkan bahkan belum mendapatkan makanan selama empat hari. Purbaya meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Oh, kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," katanya.
Menurut Purbaya, temuan tersebut menunjukkan koordinasi penanganan bencana antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki. Dia menyebut ada informasi di lapangan yang belum sepenuhnya diketahui oleh pemerintah daerah.
"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya," ujarnya.
Di sisi anggaran, Purbaya memastikan kebutuhan penanganan bencana masih dapat dipenuhi. BNPB disebut masih memiliki anggaran dan pemerintah pusat siap menambahnya sesuai kebutuhan.
Purbaya mengatakan pemerintah secara umum menyediakan anggaran hingga sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana setiap tahun.
"Belum, BNPB itu, kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai Rp5 triliun ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa," katanya.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai menghitung kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan wilayah terdampak. Purbaya menyebut pendekatan pemulihan di NTT nantinya dapat mengadopsi pola penanganan bencana besar sebelumnya, namun tetap disesuaikan dengan tingkat kerusakan.
"Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini apakah kita perlu satgas khusus," tuturnya.
Purbaya menilai kondisi NTT berbeda dengan Aceh karena sebagian besar infrastruktur dan fungsi pemerintahan daerah masih berjalan. Meski demikian, pemerintah pusat akan terus memantau kebutuhan masyarakat agar penyaluran bantuan dan anggaran dapat berlangsung cepat.
"Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," kata Purbaya.* (k/dh)
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putu
POLITIK
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan suap yang melibatkan Bupati Langkat no
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, anggota Polres Labuhanbatu Selatan yang juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel Edimin, dihadirk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple dilaporkan membatalkan rencana memasang RAM 16GB pada iPhone 18 Pro dan ponsel lipat pertamanya yang disebut iPhone Duo. K
SAINS DAN TEKNOLOGI
OlehFirdaus ArifinBAYANGKAN seorang badut memasuki panggung. Sepatunya terlalu besar. Ia tersandung, lalu membesarkan geraknya untuk mengun
OPINI
JAKARTA Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pili
EKONOMI
MEDAN Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan memberikan klarifikasi mengenai insiden seorang pria yang diduga terjun dari lantai 22 g
PERISTIWA
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara melalui Sekretariat DPRD menggelar hearing dan dialog bersama tokoh
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Eks Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara duga
HUKUM DAN KRIMINAL