Panas Jelang Putusan MK! Gugatan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran Dicap 'Makar Terselubung'
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih menilai gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gi
POLITIK
KARO- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menimbulkan trauma bagi siswa dan keluarga korban. BGN berjanji menyiapkan penanganan lanjutan setelah kondisi fisik para korban pulih.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemulihan korban tidak hanya dilakukan melalui pengobatan medis. Penanganan lanjutan juga akan disiapkan untuk membantu siswa dan keluarga yang mengalami dampak psikologis setelah kejadian tersebut.
"Saya tahu, saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya tapi juga ada keluarga juga ada traumatis, dan saya memahami itu. Dan kita akan terus perbaiki, kejadian ini tidak boleh terulang kembali," kata Sudaryono, dikutip Kamis (20/8/2026).Baca Juga:
Saat ini, BGN masih memprioritaskan penanganan medis terhadap para siswa yang terdampak. Pemerintah memastikan korban mendapatkan perawatan agar kondisi mereka kembali pulih.
Setelah tahap pengobatan selesai, BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan program aftercare bagi korban. Penanganan tersebut mencakup kondisi pascakejadian, termasuk trauma yang dialami siswa dan keluarga.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Sudaryono mengatakan BGN telah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyediakan makanan MBG. Hasil temuan awal menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam proses pengolahan dan penyimpanan ikan yang digunakan dalam menu.
Menurut Sudaryono, ikan tersebut seharusnya disimpan di dalam freezer. Namun, penyimpanan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga diduga berkontribusi terhadap terjadinya keracunan.
"Harusnya disimpan di dalam freezer tapi dia tidak disimpan. Nah kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi," ujarnya.
BGN juga telah mengambil tindakan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kepala SPPG dicopot dari jabatannya karena kelalaian tersebut dinilai fatal.
"Karena ini kelihatan fatal, kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya," kata Sudaryono.
Selain melakukan investigasi internal, BGN berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk Polres setempat, untuk mendalami dugaan keracunan yang menimpa para siswa.
Sudaryono menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih menilai gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gi
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (6/10/2026). Rupiah naik 18 poin at
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026). IHSG naik 74,07 poin atau 1,21 persen ke l
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengambil langkah proaktif untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di bali
NASIONAL
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi meninjau langsung proses perbaikan Jalan Diponegoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Binjai Sela
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan bermasalah dalam pemeriksaan admin
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai progra
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) M
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengajak Forum Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat k
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untu
PEMERINTAHAN