Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk status darurat. Pernyataan itu disampaikan setelah Basarnas mencatat 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.
Huda menilai tingginya angka kecelakaan kapal menunjukkan penanganan sektor transportasi laut tidak bisa lagi dilakukan seperti biasa. Menurutnya, diperlukan langkah terobosan secara serentak dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga.
"Kalau statusnya sudah darurat, semua langkah penanganan kita tidak bisa business as usual. Ini membutuhkan langkah-langkah terobosan yang sifatnya serentak dan massal, melibatkan banyak pihak sebagaimana hasil rekomendasi dari masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk rekomendasi dari Ketua KNKT," ujar Huda dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Basarnas, dan BMKG, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga:
Huda juga meminta setiap kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian maupun korban jiwa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga politik.
"Saya secara pribadi mendorong penuh agar semua kejadian yang melibatkan kerugian, termasuk hilangnya nyawa, dimintai pertanggungjawaban politik sekaligus pertanggungjawaban hukum. Ini penting supaya menjadi pembelajaran bagi semua pihak," katanya.
Dia mendesak Kementerian Perhubungan mempercepat pembenahan sektor transportasi laut. Pengawasan terhadap operator, kepatuhan pada standar keselamatan, validitas data dan manifes penumpang, serta kesiapan sistem pencarian dan pertolongan diminta diperkuat.
"Sekali lagi, kami mendorong penuh kepada Pak Menteri untuk menggunakan momentum terbaik ini untuk melakukan perbaikan dalam semangat transformasi yang sebenarnya," tegas Huda.
Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syafi'i memaparkan jumlah operasi SAR yang dilakukan sejak awal 2026. Total ada 601 operasi terkait kecelakaan kapal hingga 15 Agustus 2026.
Jenis kejadian yang paling banyak ditangani adalah man over board atau awak maupun penumpang jatuh ke laut sebanyak 178 kasus. Berikutnya kapal mati mesin 103 kasus, kapal hilang kontak 92 kasus, kapal tenggelam 63 kasus, dan kapal terbalik 52 kasus.
Selain itu, Basarnas menangani 52 kasus evakuasi medis atau medevac, 15 kapal terbakar, 13 kapal kandas, 12 kapal tubrukan, 12 kapal bocor, enam kapal hanyut, dua kapal mengalami kerusakan konstruksi dan satu kapal miring.
Dari seluruh operasi tersebut, jumlah korban mencapai 3.607 orang. Sebanyak 3.165 korban berhasil diselamatkan, sementara 239 orang meninggal dunia dan 203 orang masih dinyatakan hilang.
Syafi'i juga menyoroti kemungkinan adanya korban yang tidak tercatat dalam manifes kapal. Hal itu menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem keselamatan transportasi laut.
"Itu rentang Januari sampai Agustus 2026, kecelakaan kapal, kapal tok ini. Tadi saya bilang ada 203 orang yang hilang, mungkin 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifes," ujar Syafi'i.
Data tersebut menjadi perhatian Komisi V DPR untuk mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem keselamatan pelayaran, mulai dari pengawasan hingga penanganan keadaan darurat di laut.* (k/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.