JAKARTA- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi rencana pemerintah memberikan kepastian status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan semangat pengabdian para guru dan tenaga kesehatan non-PNS di daerah.
"Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan tentunya pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK paruh waktu. Kita berharap kabar baik ini akan meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para Guru dan Nakes non PNS di daerah," ujar Sultan kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Sultan menilai kepastian status sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan bentuk penghargaan negara terhadap para tenaga yang selama ini mengabdi kepada masyarakat.Baca Juga:
Dia juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian terhadap kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan.
"Harus kita akui Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki concern pada kebijakan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan. Itu nilai yang patut diapresiasi sebagai warga bangsa," katanya.
Sultan meyakini pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan ASN. Menurutnya, kebijakan pengalihan status PPPK juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
"Saya kira dengan APBN yang mencapai 4.000 triliun, Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai para ASN kita," ujar Sultan.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Sultan meminta pemerintah memastikan tidak muncul kembali perekrutan tenaga honorer oleh pemerintah daerah.
"Namun, kita juga ingin memastikan Pemerintah daerah tidak akan melakukan recruitment pegawai honorer," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyebut jumlah guru PPPK saat ini mencapai 955.245 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan guru PPPK paruh waktu.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk berbagai satuan pendidikan yang berada di bawah pemerintah.
Rini mengatakan guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.
Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS. Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027.
Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan skema penataan status guru PPPK telah melalui simulasi anggaran. Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, dengan defisit APBN 2027 diproyeksikan sekitar 2,4 persen.
Dengan kepastian status tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan karier bagi guru PPPK sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah.* (d/dh)
MEDAN Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Nur Erdia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan terse
NASIONAL
JAKARTA Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Selain mengakhiri penantian panjang untuk menjadi
OLAHRAGA
MEDAN Pusat Gempa Regional (PGR) 1 Medan mendeteksi sejumlah aktivitas gempa bumi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada Selasa, 6 Okto
PERISTIWA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha Aerox. Po
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan, rehabilitasi, serta p
NASIONAL
JAKARTA Puluhan massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APEMPEMUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kemeriahan dan histeria pendukung Timnas Indonesia membahana di Gedung TP PKK Kota Medan saat ratusan warga berkumpul untuk mengge
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan bukan sekadar identit
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Selama delapan tahun, Nurhayani Siregar tak berhenti mengajukan permohonan agar rumahnya yang hampir rubuh mendapat bantuan perbai
PEMERINTAHAN
