Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan.
Jumlah tersebut membuat penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar.
"Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua," kata Alpahmi.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemkab Bener Meriah tidak berhenti pada tahap persiapan perencanaan.
Menurut dia, paket pekerjaan yang telah disiapkan harus segera dilanjutkan ke tahap kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik.
Imran mengatakan tingkat realisasi bantuan juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan anggaran daerah pada tahap berikutnya.
"Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0," kata Imran.
Pemkab Bener Meriah kini harus mempercepat proses administrasi dan pemenuhan persyaratan sebelum paket pekerjaan masuk tahap lelang.
Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan fisik, terutama untuk memulihkan infrastruktur dasar yang terdampak bencana.
Dengan percepatan tersebut, perbaikan infrastruktur di Bener Meriah diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten. Program ini dit
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Dis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan. Kuasa hukum korban mengapresi
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subr
NASIONAL
MEDAN Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebaga
NASIONAL
OlehRaihan MuhammadHAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai s
OPINI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki i
HUKUM DAN KRIMINAL
