Bener Meriah Siapkan Rp28,28 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak akibat Bencana

BENER MERIAH — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan persiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai bantuan pemerintah antardaerah dan dana otonomi khusus.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp28,28 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas air bersih.

Baca Juga:

• Tahun Depan, Bobby Nasution Kucurkan Rp50 Miliar untuk Pelaku UMKM Sumut

Dari total anggaran itu, Rp27 miliar berasal dari bantuan keuangan antardaerah.

Rinciannya, Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, Rp1 miliar dari Pemerintah Kota Sawahlunto, dan Rp1 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menerima dana otonomi khusus dari Pemerintah Aceh sebesar Rp1,28 miliar.

Dana tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan seluruh paket pekerjaan telah selesai disiapkan. Pemerintah daerah kini bersiap memasuki proses lelang.

"Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana (Detail Engineering Design) DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100%, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana," kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, Selasa (18/8/2026).

Menurut Alpahmi, pemerintah daerah menargetkan penyerapan anggaran bantuan tersebut dapat dipacu sebelum akhir Desember 2026.

Untuk pekerjaan jalan, Pemkab Bener Meriah optimistis target dapat dicapai karena total ruas yang rusak dan menjadi prioritas perbaikan hanya sekitar satu kilometer.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada infrastruktur jembatan.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan.

Jumlah tersebut membuat penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar.

"Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua," kata Alpahmi.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemkab Bener Meriah tidak berhenti pada tahap persiapan perencanaan.

Menurut dia, paket pekerjaan yang telah disiapkan harus segera dilanjutkan ke tahap kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik.

Imran mengatakan tingkat realisasi bantuan juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan anggaran daerah pada tahap berikutnya.

"Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0," kata Imran.

Pemkab Bener Meriah kini harus mempercepat proses administrasi dan pemenuhan persyaratan sebelum paket pekerjaan masuk tahap lelang.

Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan fisik, terutama untuk memulihkan infrastruktur dasar yang terdampak bencana.

Dengan percepatan tersebut, perbaikan infrastruktur di Bener Meriah diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)

Tahun Depan, Bobby Nasution Kucurkan Rp50 Miliar untuk Pelaku UMKM Sumut

Sinkhole Membesar, Pemkab Aceh Tengah Targetkan Relokasi Warga Pondok Balik Akhir Desember 2026

Rico Waas Perkuat Kolaborasi dengan USU, Riset Akademik Didorong Berdampak ke Masyarakat

Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri

Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya

Kabar OTT di Bogor Mencuat, KPK: Tidak Benar!