Waktu Tinggal 4 Bulan, Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Segera Dibelanjakan

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mempercepat realisasi anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tinggal sekitar empat bulan.

Anggaran yang telah disiapkan pemerintah diharapkan segera diwujudkan menjadi pembangunan dan layanan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera digunakan.

Menurut dia, anggaran tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pengalokasian.

"Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan," kata Tito dalam Rapat Laporan Update Percepatan Rencana Induk pada Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat pengawasan terhadap daerah yang realisasi anggarannya masih rendah.

Evaluasi diperlukan untuk menemukan berbagai kendala, baik administratif, teknis, maupun persoalan lain yang membuat program pemulihan berjalan lambat.

Selain tambahan TKD, Satgas PRR juga mendorong kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan belanja (ABT) yang telah disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Tito, anggaran yang sudah tersedia harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali," ujar Tito.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp37 triliun disebut telah dikeluarkan. Sebagian anggaran lainnya masih berada dalam proses persetujuan dan pencairan.

Tito meminta para penanggung jawab program di kementerian dan lembaga memastikan anggaran yang telah tersedia segera dilaksanakan.

Sementara untuk anggaran yang masih dalam proses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diminta dipercepat.

Langkah tersebut diperlukan agar pencairan anggaran tidak terlalu dekat dengan batas akhir tahun anggaran.

Satgas PRR akan terus memperkuat monitoring di lapangan untuk memastikan penggunaan TKD dan ABT benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Pengawasan juga dilakukan untuk menemukan persoalan baru yang belum masuk dalam program pemulihan.

Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari solusi dan memasukkannya ke dalam langkah penanganan berikutnya.

Percepatan realisasi anggaran menjadi penting karena pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan penyerapan dana, tetapi juga menyangkut kembalinya akses masyarakat terhadap jalan, jembatan, fasilitas umum, serta layanan dasar.

Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa sekitar empat bulan, pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga kini didorong memastikan anggaran pemulihan benar-benar bergerak dari meja administrasi ke lapangan.* (ad)

Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Penanganan Sungai Terdampak Bencana di Padang Dipercepat, Tiga Sungai Jadi Prioritas

Pemko Medan Dorong Car Free Night Kesawan Jadi Magnet Wisata dan Penggerak UMKM

Kabut Asap Makin Parah, Malaysia Siapkan Jalur Ini ke Indonesia

Ketua Komisi VIII DPR Sentil Malaysia-Singapura soal Karhutla: Jangan Hanya Protes, Dia Juga Punya Kebun Sawit di Indonesia

Eks Menag Yaqut Bantah Perintahkan Fee Haji: Tidak Pernah Ada Perintah dari Saya