Mahasabha XIII PHDI Digelar di Jakarta, Masa Depan Umat Hindu hingga Indonesia Emas 2045 Dibahas
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara dengan registrasi asing untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan izin tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
"Pemberian izin khusus tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia," kata Lukman dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).Baca Juga:
Menurut Lukman, pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan atau direposisi ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana.
Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.
Lukman mengatakan kondisi karhutla yang dapat berubah dengan cepat membuat fleksibilitas penempatan pesawat menjadi penting.
Dengan izin yang telah diberikan, operator dapat memindahkan pesawat ke lokasi lain yang terdampak bencana.
Namun, operator wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam setelah melakukan reposisi.
"Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi tersebut," tambahnya.
Menurut Kemenhub, kebijakan ini dibuat agar sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan.
Pengoperasian pesawat tetap harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Selain menerbitkan izin, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan pesawat.
Pengawasan juga mencakup modifikasi pesawat apabila diperlukan untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla.
Setelah seluruh aspek sertifikasi dan persyaratan teknis terpenuhi, kegiatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai ketentuan serta otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) yang dimiliki.
Sementara itu, penentuan lokasi penempatan pesawat dalam operasi penanganan karhutla disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan hasil koordinasi dengan pihak berwenang.
Koordinasi tersebut antara lain melibatkan BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi atau pihak lain yang menggunakan atau menyewa pesawat.
Kemenhub juga memastikan ketersediaan ruang udara untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla melalui operasi udara.
Ditjen Perhubungan Udara bersama AirNav Indonesia berkoordinasi untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama kegiatan penanganan kebakaran berlangsung.
Per 20 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla.
Ketiganya yakni NOTAM A3042/26 mengenai reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing, NOTAM B0860/26 terkait reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing dan air patrol di wilayah Kalimantan Barat, serta NOTAM B0815/26 yang menginformasikan tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.
Selain itu, terdapat satu NOTAM aktif terkait penutupan bandar udara akibat kondisi asap karhutla.
NOTAM C0977/26 menginformasikan penutupan sementara Bandar Udara Nabire karena kondisi asap yang berasal dari kebakaran hutan.
Dengan kebijakan perizinan dan pengaturan ruang udara tersebut, pemerintah berupaya memastikan operasi pemadaman karhutla melalui udara dapat dilakukan secara cepat, fleksibel, dan tetap memenuhi standar keselamatan penerbangan.* (bb/ad)
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas dengan Malaysia. Hal itu disampai
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau penyelesaian pembangunan Stadion Teladan dan menemukan sejumlah bagian yang masih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istana membantah isu adanya upaya menyingkirkan orangorang Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan Presiden Prabo
POLITIK
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim disebut sudah mengetahui keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar telah menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pilpres 2029. Nam
POLITIK
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menjadi kurir narkotika ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL