Iskandar Muda Hasibuan: Masa Depan Pendidikan Ditentukan Kualitas Guru dan Integritas
BENER MERIAH Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)
PENDIDIKAN
JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai tidak ideal hanya terdapat di kurang dari 10 titik dari sekitar 30.000 Kopdes yang tengah dibangun.
Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menanggapi sorotan publik terhadap sejumlah lokasi pembangunan Kopdes yang dianggap kurang sesuai. Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan masukan masyarakat mengenai lokasi pembangunan koperasi.
"Saya pernah juga menyampaikan bahwa yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 dari 30 ribuan yang sedang dibangun," kata Ferry dikutip dari Podcast Filonomics yang tayang di kanal YouTube Filonomics, Selasa (25/8/2026).Baca Juga:
Ferry menjelaskan penentuan lokasi KDMP dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa. Karena itu, lokasi yang dipilih tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat.
"Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa," ujarnya.
Menurut Ferry, pemerintah desa memiliki pertimbangan tersendiri saat menentukan lokasi, termasuk ketersediaan lahan dan kondisi wilayah. Jika kemudian ditemukan lokasi yang dianggap kurang ideal, pemerintah desa disebut akan menyiapkan solusi.
"Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalaupun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya," kata Ferry.
Sorotan soal lokasi Kopdes sebelumnya ramai setelah sejumlah bangunan koperasi viral di media sosial. Salah satunya dua bangunan KDMP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang berdiri saling berhadapan.
Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan menjelaskan kedua bangunan tersebut merupakan KDMP Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo.
Menurut Ivan, kedua lokasi tersebut justru dipilih karena dinilai strategis. Bangunan berada di tepi jalan utama dan berada di tengah permukiman masing-masing desa.
"Itu ramai. Karena mungkin pertimbangannya di situ letaknya strategis, kemudian berada di tengah-tengah perkampungan masing-masing, dan di pinggir jalan utama, jadi penentuannya," kata Ivan.
Selain di Wonogiri, lokasi Kopdes di Tumenggungan Baru, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, juga sempat menjadi perhatian. Bangunan tersebut viral karena berada di dekat area pemakaman umum.
BENER MERIAH Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)
PENDIDIKAN
JAKARTA Tawuran antarkelompok remaja terjadi di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.
HUKUM DAN KRIMINAL
KOTA TEGAL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi penguatan program pencegahan korupsi berbasis risiko di lingkungan P
PEMERINTAHAN
MEDAN Jajaran Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) berharap integritas dan etos kerja almarhum Dato&039 Seri
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Denny Indrayana bersama perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Perwira (FPP)
HUKUM DAN KRIMINAL
KONAWE SELATAN Sebanyak 63 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, didu
PERISTIWA
LANGKAT Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Dusun Ampera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Benc
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nas
HUKUM DAN KRIMINAL