Ia juga meminta Pasal 28A ayat (3) UU Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alternatif lainnya, pemohon meminta pasal tersebut beserta Pasal 28A ayat (4) dinyatakan konstitusional bersyarat.
Pemohon mengusulkan agar penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian hanya diperbolehkan pada jabatan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat atau penegakan hukum.
Perkara tersebut kini tercatat sebagai salah satu gugatan yang menguji ketentuan baru dalam UU Polri terkait penempatan anggota kepolisian aktif pada jabatan sipil.* (k/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan integrasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gunung Krakatau menjadi salah satu gunung api yang paling dikenal dalam sejarah dunia. Erupsi dahsyat pada 1883 menghancurkan seba
NASIONAL
JAKARTA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan tidak ada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk pembuatan mau
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diikuti pembukaan kebun sawit diselidiki. Perm
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi terk
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahk
NASIONAL
BANDA ACEH Tradisi intelektual Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang berbeda di setiap pusat pendidikan Islam. Yogyakarta, Malan
NASIONAL
LEMBATA Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Senin (7/9/2026) sore. Letusan terjadi s
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat 20.643 penindakan hingga Agustus 2026. Dari seluruh penindakan tersebut, total n
EKONOMI
MEDAN Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif
POLITIK
