Daftar 14 Gempa M 7,0 Ke Atas yang Guncang Dunia di 2026, Dua Terjadi di Indonesia
JAKARTA Sebanyak 14 kejadian gempa bumi bermagnitudo 7,0 atau lebih tercatat mengguncang berbagai wilayah dunia sepanjang 2026 hingga Sa
NASIONAL
BOGOR – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai popularitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup untuk membawa partainya meraih kemenangan. Menurutnya, dukungan terhadap figur populer harus diimbangi dengan kekuatan struktur organisasi agar dapat dihimpun dan disalurkan secara efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, penguatan mesin partai menjadi salah satu faktor penting bagi PSI untuk mencapai target politiknya.
"Enggak akan mungkin kita bisa jadi juara kalau kemudian hanya mengandalkan figur," ujar Ahmad Ali.Baca Juga:
Ia menjelaskan, figur yang memiliki banyak pendukung membutuhkan struktur organisasi yang mampu menampung dan mengonsolidasikan dukungan tersebut. Tanpa struktur yang kuat, popularitas seorang tokoh dinilai sulit dimanfaatkan secara optimal oleh partai.
"Karena figur itu akan efektif kalau ada mesin. Mesin. Jadi ada salurannya, ada yang menampung," jelasnya.
Ahmad Ali mencontohkan Jokowi sebagai salah satu figur utama yang dimiliki PSI. Menurutnya, besarnya dukungan masyarakat kepada Jokowi perlu diimbangi dengan penataan struktur partai hingga tingkat daerah.
"Jadi kalau katakanlah Pak Jokowi sebagai salah satu figur utama yang ada di partai ini, begitu banyak pencintanya tapi kemudian ini kalau strukturnya tidak tertata rapi kan tidak ada yang bisa menampung semuanya," katanya.
Untuk memperkuat organisasi, PSI saat ini melakukan evaluasi struktur melalui rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan pembentukan kepengurusan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam peraturan organisasi partai.
Ahmad Ali menyebut PSI menargetkan pembentukan struktur dengan jumlah anggota tertentu di setiap tingkatan. Target tersebut meliputi 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, serta 45 orang di tingkat provinsi.
"Nah, ditargetkan 10 orang per desa, 15 orang per kecamatan, 25 per kabupaten, dan kemudian 45 per provinsi," ujar Ahmad Ali.
Ia menambahkan, pentingnya membangun struktur organisasi juga menjadi pesan yang disampaikan Jokowi kepada jajaran PSI dalam kegiatan tersebut.
"Pak Jokowi tadi sebelum keluar, dia berpesan kepada saya untuk disampaikan bagaimana pentingnya membangun struktur organisasi," ungkapnya.
JAKARTA Sebanyak 14 kejadian gempa bumi bermagnitudo 7,0 atau lebih tercatat mengguncang berbagai wilayah dunia sepanjang 2026 hingga Sa
NASIONAL
JAKARTA Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Australia 2026 dari posisi terdepan atau pole position. Pembalap H
OLAHRAGA
BOGOR Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai popularitas Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak cuku
NASIONAL
MEDAN Polisi mengamankan pengemudi mobil Denza BK 1906 BYN, Britto Napitupulu, setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun di kawasan Jal
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membandingkan pola komunikasi kabinet
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik pasar Afrika dan Timur Tengah untuk memperluas tujuan ekspor produk perikanan
NASIONAL
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN Teras Pelajar Sumut Berkah menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi generasi
PENDIDIKAN
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah diriny
POLITIK