DPR Mulai Ragu BPOM Mampu Hentikan Keracunan MBG! Charles Honoris: Desain Program Sudah Tak Ideal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan langkah konkret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai persoalan MBG tidak hanya berada pada aspek pengawasan, tetapi juga menyangkut desain program secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Charles dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR bersama BPOM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

"Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk bisa menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG ya? Karena di awal ya, di beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Badan POM angka keracunan bisa turun drastis atau bahkan dihentikan ya," kata Charles.

Baca Juga:

• Darurat MBG di Pati! 231 Siswa Tumbang Massal, SPPG Gembong 1 Langsung Disegel

Charles mengaku kini tidak lagi yakin pengawasan BPOM saja dapat mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, permasalahan sudah mencakup desain penyelenggaraan MBG.

"Tetapi sekarang ini dengan atau setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin, Pak. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, Pak, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal, Pak," ujarnya.

Charles juga menyoroti persoalan penyimpanan makanan. Dia mempertanyakan makanan yang telah dimasak tetapi masih berada di suhu ruang lebih dari empat jam sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan pertumbuhan bakteri pada makanan.

"Ya, makanan setelah dimasak itu, disimpan di suhu ruang lebih dari empat jam, Pak. Ya, di critical temperature di atas 5 derajat dan di bawah 60 derajat sehingga kontaminasi bakteri menjadi tinggi ya, risiko kembang biak bakteri juga semakin tinggi," kata Charles.

Politikus PDIP itu meminta Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan langkah yang dapat dilakukan lembaganya untuk menekan kasus keracunan MBG. Dia juga menyinggung anggaran sekitar Rp509 miliar yang disiapkan untuk BPOM pada 2027 dalam kaitannya dengan pengawasan program tersebut.

"Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kita mungkin kalau Badan POM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?" tanya Charles.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 21 program untuk memperkuat pengawasan MBG. Pengawasan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari bahan baku hingga mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa.

"Tentu karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Ayat 2 sampai Ayat 9 itu, Badan POM bertugas mulai dari hulu sampai mitigasinya dalam hal pengawasan, bukan pelaksana tentunya. Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif," jelas Taruna.

Taruna mengatakan pengawasan akan diperkuat apabila anggaran tersebut telah menjadi anggaran definitif. Salah satu hal yang menjadi perhatian BPOM adalah batas waktu antara makanan selesai disiapkan hingga didistribusikan dan dikonsumsi.

Dia mencontohkan kasus dugaan keracunan massal di Sidoarjo. Menurutnya, makanan dalam kasus tersebut disiapkan sekitar pukul 01.00 WIB dan baru dibagikan sekitar pukul 12.00 WIB.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat empat jam," ujarnya.

Taruna menilai kasus tersebut menunjukkan masih ada prosedur distribusi dan penyajian makanan yang belum berjalan dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak berulang.

"Jadi dengan demikian, saya kira mungkin ada tupoksi yang belum dijalankan oleh SPBG tadi dalam hal distribusi dan penyajian makanannya," katanya.

Meski demikian, Taruna tetap optimistis pengawasan BPOM dapat membantu menekan kasus keracunan dalam program MBG. Dia juga menyatakan BPOM siap apabila anggaran Rp509 miliar tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan lembaganya.

Kasus keracunan dalam program MBG menjadi perhatian Komisi IX DPR dan BPOM karena menyangkut keamanan pangan serta keselamatan penerima manfaat. Penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam mencegah kasus serupa kembali terjadi.* (d/dh)

Darurat MBG di Pati! 231 Siswa Tumbang Massal, SPPG Gembong 1 Langsung Disegel

Korban MBG Karo Amnesia dan Sempat Kejang, LBH Medan Desak Prabowo dan Sudaryono Stop Program

Udang Pahit & Tahu Basi! Puluhan Siswa-Guru SDN 2 Kanigoro Madiun Keracunan Massal MBG

Horor Keracunan MBG di Karo: Korban Alami Amnesia, DPR Desak BGN Tanggung Biaya Pemulihan

Belum Jelas Penyebabnya, Bobby Nasution Buka Opsi Pengobatan Tradisional untuk Siswa Keracunan MBG di Karo

Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Disebut Alami Gangguan Ingatan, KPPG Medan: Kini Bisa Berkomunikasi Baik