MEDAN - Rencana Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat perhatian dari Founder Arus Muda Indonesia Muzammil Ihsan. Ia menilai rencana tersebut perlu dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan agar tidak berhenti sebagai kebijakan tanpa pelaksanaan yang efektif.
Pemerintah memang tengah menyiapkan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan opsi pendidikan tinggi gratis di PTN. Pada 23 September 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.
Muzammil mengatakan prinsip pendidikan gratis sebenarnya telah memiliki dasar dalam kebijakan wajib belajar. Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga pengawasan dan tata kelola agar masyarakat tidak tetap terbebani biaya operasional pendidikan.Baca Juga:
"Sejatinya, regulasi pendidikan gratis sudah diamanatkan dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun dalam UU Sisdiknas," kata Muzammil dalam keterangan tertulis kepada Mistar, Kamis (24/9/2026).
Ia menilai lemahnya pengawasan serta celah regulasi masih dapat membuka ruang komersialisasi pendidikan. Karena itu, menurutnya, pembebasan biaya masuk maupun SPP perlu disertai pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menjamin akses dan kualitas pembelajaran.
Muzammil juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ia meminta penyaluran anggaran tersebut dievaluasi agar penggunaannya lebih terarah pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain anggaran, ia menyoroti tata kelola pendidikan yang saat ini tersebar di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
"Pemisahan wewenang ini dapat memicu hambatan birokrasi, ego sektoral serta inefisiensi alokasi anggaran," tuturnya.
Sebagai usulan, Muzammil mendorong agar tata kelola pendidikan diintegrasikan dalam satu kementerian yang fokus menangani seluruh jenjang pendidikan.
Menurut dia, integrasi tersebut dapat membuat perencanaan kebijakan dan anggaran lebih terarah, termasuk memastikan alokasi anggaran pendidikan dapat menjangkau pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas untuk membahas penerapannya, dengan pendidikan tinggi gratis masih dalam tahap penyusunan skema dan perhitungan pembiayaan.
Dengan demikian, rencana pendidikan gratis pemerintah saat ini masih berada dalam tahap penyiapan kebijakan, terutama untuk jenjang perguruan tinggi negeri.* (dh)
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan yang mempersoalkan syarat penca
POLITIK
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan perbedaan mekanisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memeriksa persyarat
POLITIK
MEDAN Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, masih kekuran
PENDIDIKAN
MEDAN Seorang bayi lakilaki yang diperkirakan baru berusia 12 hari ditemukan di atas etalase atau steling dagangan milik warga di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mengusut temuan Ombudsman Republik Indonesi
NASIONAL
SOLOK Tim SAR menemukan korban terakhir yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). Korban b
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan rekomendasi pendirian rumah ibadah kepada dua tempat ibadah sekaligus membuka P
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap ikut mengambil dan membagikan makanan kepada para lanjut usia (lansia) dalam kegiatan Ma
NASIONAL
