KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan alasan foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin ditemukan di salah satu fasilitas yang disidak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan petugas dalam kegiatan razia keamanan. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
"Sementara bingkai foto atas nama warga binaan Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan dalam kegiatan razia keamanan," kata Mashudi.Baca Juga:
Mashudi menyampaikan penjelasan tersebut saat memaparkan hasil sementara pemeriksaan tim gabungan terkait temuan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.
Menurut Mashudi, pemeriksaan sementara telah dilakukan terhadap 90 orang yang terdiri atas 55 warga binaan dan 35 pegawai.
16 Bangunan di Kawasan Lapas Cibinong
Mashudi menjelaskan fasilitas yang sebelumnya disebut Ombudsman sebagai bangunan berstandar apartemen merupakan rumah dinas atau mes pegawai.
Di kawasan tersebut terdapat 16 unit bangunan. Tiga unit tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 unit lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung.
Mashudi juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah barang yang ditemukan di salah satu ruangan.
Menurutnya, televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed dan kulkas yang berisi tiga botol wiski serta satu botol bir merupakan barang milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).
Temuan di Area SAE
Selain bangunan rumah dinas, tim pemeriksa juga mendalami sejumlah fasilitas di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).
Mashudi mengatakan bangunan yang disebut menyerupai penginapan kontainer sebenarnya merupakan kantor operasional kegiatan penggemukan sapi yang dibangun menggunakan APBN 2026.
Sementara bangunan lain yang digunakan sebagai mes atau wisma peristirahatan pegawai disebut dibangun melalui APBN 2017.
Terkait area yang diduga merupakan simulator golf, Mashudi menjelaskan fasilitas tersebut sedang dipersiapkan untuk menjadi loker.
Adapun lahan SAE yang disebut digunakan sebagai tempat parkir disebut merupakan area alternatif ketika tempat parkir utama penuh.
Mashudi juga membantah adanya jalur tikus di kawasan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung, dia mengatakan tidak ditemukan jalur khusus yang disebut sebagai jalur tikus.
"Terkait dugaan adanya jalur tikus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi, tidak ditemukan adanya jalur tikus. Alokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.
Pemeriksaan Masih Berlangsung
Mashudi mengatakan pemerintah masih mendalami keberadaan 13 bangunan rumah dinas di bantaran Sungai Ciliwung yang belum tercatat dalam SIMAK BMN.
Menurutnya, keputusan terkait bangunan tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.
"Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," pungkasnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di kawasan belakang Lapas Kelas IIA Cibinong saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026).
Sejumlah ruangan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga mencatat adanya warga binaan di area tersebut, meski identitas dan status mereka belum seluruhnya dipastikan.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui investigasi internal. Pemeriksaan masih berlangsung untuk mengetahui peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaannya.* (k/dh)
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil. Berdasarkan dafta
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat men
NASIONAL