Sementara bangunan lain yang digunakan sebagai mes atau wisma peristirahatan pegawai disebut dibangun melalui APBN 2017.
Terkait area yang diduga merupakan simulator golf, Mashudi menjelaskan fasilitas tersebut sedang dipersiapkan untuk menjadi loker.
Adapun lahan SAE yang disebut digunakan sebagai tempat parkir disebut merupakan area alternatif ketika tempat parkir utama penuh.
Mashudi juga membantah adanya jalur tikus di kawasan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung, dia mengatakan tidak ditemukan jalur khusus yang disebut sebagai jalur tikus.
"Terkait dugaan adanya jalur tikus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi, tidak ditemukan adanya jalur tikus. Alokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.
Pemeriksaan Masih Berlangsung
Mashudi mengatakan pemerintah masih mendalami keberadaan 13 bangunan rumah dinas di bantaran Sungai Ciliwung yang belum tercatat dalam SIMAK BMN.
Menurutnya, keputusan terkait bangunan tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.
"Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," pungkasnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di kawasan belakang Lapas Kelas IIA Cibinong saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026).
Sejumlah ruangan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga mencatat adanya warga binaan di area tersebut, meski identitas dan status mereka belum seluruhnya dipastikan.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui investigasi internal. Pemeriksaan masih berlangsung untuk mengetahui peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaannya.* (k/dh)
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil. Berdasarkan dafta
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat men
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menemui pimpinan Ombudsman RI untuk memb
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan masinis Kereta Api (KA) Anggrek berinisial AN (37) sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempercepat pemulihan, rekonstruksi dan re
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan merehabilitasi total Puskesmas Helvetia di Jalan Kemuning, Kecamatan Medan Helvetia. Penataan dilakukan untu
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan membangun drainase sepanjang sekitar 670 meter di Jalan Pasar I, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helveti
PEMERINTAHAN
