Mitra BGN Mengadu ke DPR, Klaim 13 Ribu Dapur SPPG Tak Beroperasi

JAKARTA – Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk permintaan agar dapat bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca Juga:

• Kapolri Baru, Dosa Lama Jangan Diwariskan

Para mitra BGN datang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan terdapat sekitar 13 ribu dapur SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau terkena suspensi.

"Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh kepala BGN yang baru," kata Aweng.

Menurut Sawaluddin, kondisi tersebut berdampak pada para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut sebagian mitra masih memiliki kewajiban pembayaran kepada bank maupun pihak lain.

"Saya ingin katakan kepada Republik ini, Rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak," sambungnya.

Sawaluddin mengatakan para mitra tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program MBG.

Namun, mereka meminta adanya kepastian mengenai tata kelola kemitraan dengan BGN.

"Kami ingin katakan bahwa kami ini murni datang sebagai pendukungnya Presiden Prabowo. Presiden mau di mana taruh ini?Mereka yang jadi garda terdepan pada program suksesnya makan bergizi gratis ini. Negara punya duitkah untuk bangun dapur? Nggak, kan?" ujarnya.

Menurut dia, kepastian tersebut mencakup mekanisme penghentian operasional dapur serta pembagian tanggung jawab antara mitra dan BGN apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.

"Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga," katanya.

"Kita bertanggung jawab terhadap kami punya fasilitas, kami bertanggung jawab terhadap fasilitas itu dengan segala persyaratan yang diberikan oleh BGN. BGN juga bertanggung jawab," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Haref juga meminta pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.

"Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU, ya, kami minta dihadirkan Sudaryono," ujarnya.

"Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini," sambungnya.

Usai audiensi, Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra BGN dan Kepala BGN Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10).

"Yang terkait dengan agenda hari ini ya dari presidium BGN mereka yang terpencil dan 3T, ya. Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal PPG itu. Nah, minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, penting dengan Pak Sudaryono," ujarnya.

Saan mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang disampaikan para mitra BGN dapat dibahas bersama dan dicari penyelesaiannya. Namun, ia belum memastikan waktu pelaksanaan audiensi tersebut.

"Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka semua dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan," imbuh dia.

Pertemuan tersebut nantinya menjadi ruang bagi para mitra BGN untuk menyampaikan langsung persoalan mengenai operasional SPPG, kepastian kemitraan, investasi, serta mekanisme penghentian atau moratorium dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.* (d/ad)

Kapolri Baru, Dosa Lama Jangan Diwariskan

Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Bupati Batu Bara Ikuti Gerakan Tanam Padi PM-AAS, Target Panen di Atas 10 Ton per Hektare

Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo: Listyo Sigit Jadi Kepala KSP hingga Dudung Abdurachman Menko Polkam

Bukan Cuma Kapolri Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara Siang Ini di Istana

Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini