Usai Temuan “Kluster Mewah” Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Akbar Hadi, membenarkan pengunduran diri tersebut.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," jelas Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Akbar mengatakan pengunduran diri Mashudi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," kata Akbar.

Pengunduran diri Mashudi terjadi di tengah polemik mengenai kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya bangunan yang disebut sebagai "kluster mewah" dan dihuni warga binaan pemasyarakatan.

Ombudsman menyebut bangunan tersebut memiliki sejumlah fasilitas yang menyerupai hunian layaknya rumah atau apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta meja makan.

Tim Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyoroti adanya celah keamanan berupa akses keluar di bagian belakang bangunan yang terhubung ke area luar lapas.

Temuan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memicu polemik mengenai tata kelola pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemasyarakatan, termasuk regulasi, kesejahteraan pegawai, dan mekanisme pengawasan.

Meski Mashudi mengundurkan diri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan pelayanan publik serta tugas pemasyarakatan tetap berjalan.

Akbar mengatakan seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pengunduran diri Mashudi tidak menghentikan aktivitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan maupun tugas kedinasan Ditjen Pemasyarakatan.

Polemik Lapas Cibinong sendiri masih menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola pemasyarakatan.

Ombudsman sebelumnya menyatakan akan menyampaikan hasil pengawasan dan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (d/ad)

Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Pancasila Pemersatu Bangsa, Lapas Labuhan Ruku Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Usai Klaster Mewah Lapas Cibinong Digusur, Ombudsman Wanti-wanti Kemenimipas: Awas Masalah Hukum Baru

Kemenimipas Akui Ada Warga Binaan yang Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Siapa Mereka?

Terungkap! Klaster Mewah Lapas Cibinong Diduga Dibangun Tanpa Izin dan Bukan Aset Negara

Diratakan Ekskavator Klaster Mewah Lapas Cibinong Akhirnya Dibongkar Usai Terbukti Ilegal