Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
Setelah pembaruan dilakukan dalam sistem Kemendikdasmen, BGN dapat menyesuaikan kembali persetujuan jumlah penerima manfaat.
"Ini menjadi penting untuk kemudian disampaikan. Kami menerima beberapa keluhan terkait itu tadi, penerima manfaatnya turun karena datanya nggak lengkap. Caranya adalah gurunya atau kepala sekolahnya meng-update data yang terbaru dari siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan ada nomor induk siswanya, itu di-update ke sistem di Dikdasmen, dalam 1 kali 24 jam ter-update, maka kemudian kami menyetujui itu," ujarnya.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan, aturan tersebut bertujuan memastikan setiap makanan yang disalurkan memiliki penerima yang jelas dan terdata.
Dengan demikian, perkembangan kondisi penerima manfaat setelah memperoleh MBG dapat dipantau.
"Kita lihat tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah kehadiran di sekolahnya. Jadi, kita bisa lihat nanti impact-nya terhadap siswa," jelasnya.
Melalui kebijakan ini, BGN menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat agar penyaluran MBG sesuai dengan jumlah penerima yang tercatat.
Pendataan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengevaluasi dampak program terhadap kondisi dan kehadiran siswa di sekolah.* (d/ad)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL