Atas Arahan Prabowo, Gerindra Berangkatkan 12 Ribu Perantau Mudik Gratis dari Jakarta ke Sumbar
JAKARTA Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memberangkatkan sekitar 12.000 warga untuk mengikuti program mudik Lebaran 2026 seca
NASIONAL
AMERIKA SERIKAT -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan ledakan yang melibatkan alat komunikasi di Lebanon pada pekan ini sebagai kejahatan perang, menimbulkan sorotan internasional terhadap situasi di negara tersebut. Kejadian tragis ini, yang terjadi pada Selasa dan Rabu lalu, menewaskan 37 orang dan melukai hampir 3.000 warga.
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada Jumat (20/9) untuk membahas insiden tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala Urusan Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menjelaskan bahwa penggunaan alat-alat jebakan yang tampak tidak berbahaya adalah pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.
“Hukum kemanusiaan internasional melarang penggunaan alat-alat jebakan dalam bentuk benda-benda portabel yang sepertinya tidak berbahaya,” kata Turk. Dia menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bertujuan menebar teror di tengah warga sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Turk juga menekankan pentingnya adanya penyelidikan independen yang teliti dan transparan untuk mengungkap siapa pelaku di balik ledakan ini. Pernyataan ini disambut oleh diplomat Lebanon, Abdallah Bou Habib, yang hadir dalam pertemuan tersebut. Bou Habib menyatakan bahwa agresi Israel merupakan bentuk teror yang brutal dan melanggar prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional.
“Israel melalui agresi terorisnya telah melanggar prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, pihak Israel tetap memilih untuk tidak memberikan komentar resmi mengenai insiden ledakan tersebut. Namun, Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan bahwa negara mereka akan terus menargetkan kelompok yang dianggap teroris. “Kami akan melakukan apa pun untuk menargetkan para teroris,” kata Danon.
Kejadian ini telah menambah ketegangan yang sudah lama berlangsung antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon, termasuk Hizbullah. Hizbullah sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan ini, meskipun belum ada bukti konkret yang dipublikasikan untuk mendukung klaim tersebut.
Hingga saat ini, masyarakat Lebanon masih berusaha untuk memahami dampak dari insiden yang mengerikan ini. Rasa ketidakpastian dan ketakutan terus melanda, mengingat situasi keamanan di negara tersebut yang telah lama terpuruk akibat konflik berkepanjangan.
Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan perlunya pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan. PBB kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa investigasi yang transparan dan akuntabel dilakukan, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi korban dan keluarga mereka.
Sementara itu, masyarakat internasional terus memantau situasi di Lebanon, menunggu tindakan konkret dari PBB dan negara-negara terkait dalam menanggapi kekerasan yang terus menerus mengancam kehidupan dan keamanan warga sipil.
(N/014)
JAKARTA Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memberangkatkan sekitar 12.000 warga untuk mengikuti program mudik Lebaran 2026 seca
NASIONAL
JAKARTA Harga ponsel pintar iPhone 14 versi reguler kini mengalami penurunan signifikan di pasar Indonesia. Perangkat yang pertama kali
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Satuan Reserse Mobile (Resmob) Badan Reserse Kriminal Polri menindak peredaran sekitar 9 ton daging beku impor yang diduga telah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pergerakan pasar modal Indonesia selama sepekan terakhir menunjukkan tren pelemahan. Data perdagangan yang dirilis Bursa Efek In
EKONOMI
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kapolda di Indonesia untuk menyiapkan aplikasi Pan
NASIONAL
ACEH TAMIANG Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Malahayati M. Nasir, bersama Ketua Bidang Sosial Budaya DWP Pusat, Sri Hartanti A
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anakanak
SAINS DAN TEKNOLOGI
TAPSEL Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syahrul M. Pasaribu, mengunjungi warga korban banjir bandang di Dusun Pengkolan, Desa Luat Lomba
PERISTIWA
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memastikan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran terus dilakukan oleh Kementerian Luar Neger
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ridho Hamdiki (38), seorang ayah dari tiga anak warga Beurawe, Banda Aceh, merasa terpukul setelah anak bungsunya yang berusi
PERISTIWA