JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah membawa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Desakan itu disampaikan setelah Nusron disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dan diduga berada di Malaysia.
Boyamin menduga perjalanan Nusron ke luar negeri berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun MAKI, Nusron disebut bertolak dari Jakarta menuju Batam pada Rabu. Dari Batam, perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal feri menuju Singapura, sebelum menyeberang ke Johor Bahru, Malaysia.Baca Juga:
Boyamin mengatakan Nusron berada di Johor Bahru pada Kamis. Di sana, menurut informasi yang diterimanya, Nusron berkeliling menggunakan kendaraan dinas konsulat jenderal.
"Dari Singapura kemudian nyebrang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Boyamin menyebut Nusron diduga kembali ke Singapura pada Jumat. Namun, dia mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kepulangan Menteri ATR/BPN tersebut ke Indonesia.
"Tapi apakah dia akan kembali ke Indonesia atau belum, belum dapat informasi lebih lanjut," ujarnya.
Boyamin menilai KPK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan Nusron memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia meminta penyidik menerbitkan surat perintah membawa dan, menurutnya, dapat menunggu kedatangan Nusron di bandara untuk membawanya menjalani pemeriksaan.
"Untuk ini saya meminta KPK untuk melakukan surat perintah membawa, nanti untuk menyanggong di bandara misalnya. Itu hari Senin mestinya, gitu. Kita tunggu keberanian KPK," tegas Boyamin.
Dia juga menyoroti informasi mengenai agenda Nusron sebelum ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Boyamin menyebut Nusron sempat menyampaikan dalam rapat eselon I dan II bahwa dirinya tidak ingin diganggu pada Kamis karena akan berfokus pada panggilan KPK.
Namun, menurut Boyamin, Nusron justru tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.
"Dia ngomong tidak minta diganggu, tidak mau diganggu hari Kamis karena akan fokus panggilan KPK. Tapi nyatanya juga tidak hadir di KPK," ucapnya.
Boyamin menilai ketidakhadiran tersebut perlu mendapat penjelasan. Dia pun meminta KPK memastikan Nusron memenuhi pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut.
Selain menyoroti ketidakhadiran Nusron, Boyamin mempertanyakan apakah perjalanan Menteri ATR/BPN ke Malaysia dan Singapura dilakukan untuk kepentingan dinas serta telah memperoleh izin Presiden Prabowo Subianto.
Dia menduga izin perjalanan tersebut belum diperoleh sebelum Nusron berangkat. Namun, pernyataan itu merupakan dugaan Boyamin, bukan kepastian mengenai status perizinan perjalanan Nusron.
"Nah, bahwa apakah Nusron Wahid ke luar negeri itu dinas atau tidak, sebenarnya gampang. Karena diduga belum ada izin dari Presiden kita," kata Boyamin.
Dia juga meragukan perjalanan tersebut sepenuhnya berkaitan dengan tugas kedinasan yang mendesak. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kepergian pejabat negara ke luar negeri tidak menghambat pemenuhan kewajiban dalam proses hukum.
Boyamin kemudian mengaitkan perjalanan tersebut dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Dia menduga Nusron bepergian ke luar negeri untuk menghindari panggilan penyidik.
Meski demikian, dugaan mengenai tujuan perjalanan maupun status izin Presiden itu belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan Boyamin.
Pemanggilan Nusron berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam perkara tersebut, KPK membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk mendalami proses pengurusan hak atas tanah serta dugaan aliran uang kepada pihak-pihak terkait.
Boyamin meminta KPK tetap menjalankan kewenangannya agar Nusron memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Dia menilai langkah tegas diperlukan untuk mengakhiri polemik mengenai ketidakhadiran Menteri ATR/BPN dalam pemeriksaan.
Hingga informasi dalam laporan ini disusun, sumber yang dikutip belum memuat tanggapan langsung dari Nusron Wahid mengenai dugaan menghindari panggilan KPK maupun tudingan soal izin perjalanan ke luar negeri.
Karena itu, dugaan MAKI mengenai tujuan perjalanan Nusron masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Adapun penanganan perkara HGB Summarecon tetap menjadi kewenangan KPK untuk mengungkap fakta dan menentukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (dw/dh)
MEDAN Seorang prajurit TNI aktif berinisial AF, 32 tahun, ditangkap Polda Riau karena diduga menjadi kurir narkotika jenis sabusabu seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026. Rupiah bergerak s
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tajam pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026. Sejumlah saham berkapitalisasi
EKONOMI
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lifeskill bagi masyarakat di kawasan rawan
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026. Harga emas
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan berharap pergantian Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, tidak mengakhiri hubungan baik yang tela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha mikro, kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Surga menjadi dambaan setiap umat Islam. Berbagai amalan dilakukan untuk meraih rida Allah SWT, mulai dari memperbanyak ibadah,
AGAMA
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian membuka Konferensi Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batu Bara Tahun 2026
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Semarak 35 Tahun Transfest 2026 di Lapang
PEMERINTAHAN
