Wacana Luhut Soal Kerugian Negara Bukan Korupsi, Yusril: Belum Ada Detail, Perlu Pendalaman

Menurut Luhut, persoalan tersebut perlu dikaji dengan merujuk pada UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia. Ia juga menilai penataan aturan diperlukan agar kegiatan bisnis perusahaan negara dapat berjalan dengan kepastian hukum tanpa mengurangi upaya pemberantasan korupsi.

Dalam penjelasan yang disampaikan DEN sebelumnya, Luhut menyebut usulannya bukan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa fokus rekomendasi tersebut adalah memperjelas dan menyempurnakan mekanisme pembuktian, sementara pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian negara tetap berlaku.

Dengan demikian, pembahasan usulan tersebut masih memerlukan pendalaman dari sisi hukum dan kebijakan. Pandangan Yusril menekankan perlunya kajian menyeluruh sebelum pemerintah menentukan langkah terkait kemungkinan perubahan regulasi pemberantasan korupsi.* (d/dh)

Survei IPO: Mentan Amran Raih Kinerja Terbaik di Kabinet Prabowo, Disusul AHY dan Zulhas

Prabowo Belum Bersuara soal Polemik Ijazah Gibran, Pengamat: Sudah Benar, Biarkan Legislatif yang Menggulirkan

Survei IPO: 66 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Harga Sembako Masih Jadi PR

Goyang Syarat Pendidikan Gibran! Bonatua Silalahi Bawa Bukti Baru UTS Insearch Lapor ke Bawaslu

Sentil Pihak yang Usik Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie: Tak Mungkin Prabowo Pecat Wapresnya

Serahkan Bukti Baru Soal Penyetaraan Ijazah, Peneliti Bonatua Tantang Bawaslu Panggil Gibran