Muhammad Yunus Ungkap Tantangan dan Rencana Pemerintahan Transisi Bangladesh dalam Wawancara Eksklusif dengan DW

DHAKA — Muhammad Yunus, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pemimpin transisi Bangladesh, berbicara terbuka mengenai berbagai tantangan yang dihadapi negaranya pasca kerusuhan politik dan berakhirnya pemerintahan 15 tahun Perdana Menteri Sheikh Hasina. Dalam wawancara eksklusif dengan Deutsche Welle (DW), Yunus, yang baru saja mengambil alih jabatan pemimpin transisi bulan lalu, menguraikan rencana dan tantangan yang dihadapinya dalam periode transisi ini.

Kritik terhadap Pemerintahan Hasina dan Reformasi Konstitusi

Yunus tidak segan-segan mengkritik pemerintahan Sheikh Hasina, yang menurutnya telah “menghancurkan hampir semua institusi” dan menyebabkan “perekonomian hancur.” “Anda tidak tahu harus mulai dari mana, karena semuanya harus dimulai kembali dengan cara yang berbeda,” kata Yunus, menambahkan bahwa pemerintahan sementaranya berkomitmen untuk menegakkan hak-hak warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam wawancaranya, Yunus juga menyinggung kemungkinan amandemen konstitusi sebagai bagian dari upaya reformasi. “Kita harus fokus pada isu-isu utama konstitusi dan membangun konsensus. Kita tidak bisa melakukan apa pun tanpa konsensus, karena kekuatan kita berasal dari konsensus. Jika kita bisa mencapai konsensus, kita akan teruskan dan melakukan hal itu,” ujarnya.

Tantangan Ekonomi dan Krisis Korupsi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Yunus adalah krisis ekonomi yang disebabkan oleh praktik korupsi selama pemerintahan Hasina. Yunus menuduh bahwa korupsi telah merusak perekonomian negara. “Uang disedot dari Bangladesh melalui saluran pemerintah ke saluran bank dan sebagainya. Kontrak ditandatangani bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan keluarga atau anggota keluarga,” tegas Yunus.

Perekonomian Bangladesh, yang bernilai sekitar $450 miliar, mengalami kesulitan berat akibat pandemi COVID-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang telah meningkatkan biaya impor bahan bakar dan makanan. Sebagai langkah untuk mengatasi krisis ini, Bangladesh telah mengajukan bantuan finansial sebesar $5 miliar kepada IMF untuk menstabilkan cadangan devisa negara yang menyusut.

Hubungan dengan India dan Penanganan Pengungsi Rohingya

Ketika ditanya tentang hubungan Bangladesh dengan India, Yunus menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga besar tersebut. “Bangladesh harus memiliki hubungan yang baik dengan India, karena kebutuhan kita sendiri dan karena kesamaan dari hal-hal yang kita lakukan bersama. Kita berbagi sejarah satu sama lain. Jadi tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan Bangladesh,” katanya.

Mengenai penanganan pengungsi Rohingya, Yunus menyatakan bahwa Bangladesh telah menerima sekitar 18.000 pengungsi Rohingya baru dalam beberapa bulan terakhir. “Rohingya sedang berusaha mencari cara untuk melarikan diri, mereka menuju Bangladesh. Kita tidak bisa menghentikan mereka, kita tidak bisa memaksa mereka kembali. Memaksa mereka kembali berarti kita memaksa mereka sampai mati… Saya pikir negara mana pun tidak bisa melakukan itu,” ujar Yunus.

Namun, Yunus juga menyadari bahwa kedatangan pengungsi ini menambah beban bagi Bangladesh yang sudah menampung hampir satu juta pengungsi Rohingya. “Kami kedatangan 200-300 orang hampir setiap hari. Jumlah ini bertambah dengan sangat cepat, jadi ini merupakan beban tambahan. Kami mencoba menarik perhatian komunitas internasional untuk mencari cara menangani hal ini. Kami tidak memiliki solusi saat ini, namun kami tetap membuka pintu,” tambahnya.

(K/09)