PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
MOSKOW -Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk melakukan perundingan dengan Ukraina, dengan syarat perundingan tersebut didasarkan pada kesepakatan yang sebelumnya dibatalkan. Kesepakatan ini awalnya dicapai dalam perundingan antara Moskow dan Kyiv yang dilaksanakan di Istanbul, Turki, pada tahun 2022.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, Putin menegaskan, “Apakah kami siap untuk berunding dengan mereka? Kami tidak pernah menolak untuk melakukan hal tersebut, namun bukan berdasarkan tuntutan sesaat, namun berdasarkan dokumen yang telah disepakati dan sebenarnya sudah diparaf di Istanbul.”
Pernyataan ini merupakan langkah signifikan dari Putin, yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perundingan menjadi mustahil setelah serbuan militer besar-besaran oleh pasukan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia, yang dimulai pada Agustus lalu. Serangan ini melibatkan ribuan tentara Ukraina yang melintasi perbatasan Rusia, merebut beberapa desa di area perbatasan, dan menyebabkan kerusakan signifikan.
Setelah insiden tersebut, Putin secara terbuka menyatakan bahwa pembicaraan mengenai perundingan tidak mungkin dilakukan. Namun, dalam forum di Vladivostok, Putin membuka kembali kemungkinan dialog dengan Kyiv, dengan syarat bahwa perundingan harus didasarkan pada kesepakatan yang sudah dicapai di Istanbul.
“Kesepakatan ini adalah inti dari diskusi kami. Tanda tangan kepala delegasi Ukraina pada dokumen tersebut membuktikan bahwa kesepakatan ini sudah dicapai. Namun, kesepakatan ini tidak diberlakukan karena adanya perintah untuk tidak melanjutkannya, dengan alasan bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, ingin melihat Rusia mengalami kekalahan strategis,” ujar Putin.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai pernyataan terbaru Putin ini. Pada pertengahan Agustus lalu, pemerintah Kyiv menawarkan untuk menghentikan penyerbuannya ke Kursk jika Moskow menyetujui “perdamaian yang adil”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgiy Tykhy, menegaskan, “Semakin cepat Rusia setuju untuk memulihkan perdamaian yang adil, semakin cepat penyerbuan pasukan pertahanan Ukraina ke Rusia akan dihentikan.”
Sebelumnya, Kremlin mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina hampir mencapai kesepakatan pada musim semi tahun 2022, tak lama setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Kyiv. Kesepakatan yang dicapai di Istanbul, yang syarat dan ketentuannya tidak pernah dipublikasikan, dianggap sebagai salah satu upaya diplomatik yang paling dekat untuk mengakhiri konflik pada saat itu.(N/014)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL