Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKOW -Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk melakukan perundingan dengan Ukraina, dengan syarat perundingan tersebut didasarkan pada kesepakatan yang sebelumnya dibatalkan. Kesepakatan ini awalnya dicapai dalam perundingan antara Moskow dan Kyiv yang dilaksanakan di Istanbul, Turki, pada tahun 2022.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, Putin menegaskan, “Apakah kami siap untuk berunding dengan mereka? Kami tidak pernah menolak untuk melakukan hal tersebut, namun bukan berdasarkan tuntutan sesaat, namun berdasarkan dokumen yang telah disepakati dan sebenarnya sudah diparaf di Istanbul.”
Pernyataan ini merupakan langkah signifikan dari Putin, yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perundingan menjadi mustahil setelah serbuan militer besar-besaran oleh pasukan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia, yang dimulai pada Agustus lalu. Serangan ini melibatkan ribuan tentara Ukraina yang melintasi perbatasan Rusia, merebut beberapa desa di area perbatasan, dan menyebabkan kerusakan signifikan.
Setelah insiden tersebut, Putin secara terbuka menyatakan bahwa pembicaraan mengenai perundingan tidak mungkin dilakukan. Namun, dalam forum di Vladivostok, Putin membuka kembali kemungkinan dialog dengan Kyiv, dengan syarat bahwa perundingan harus didasarkan pada kesepakatan yang sudah dicapai di Istanbul.
“Kesepakatan ini adalah inti dari diskusi kami. Tanda tangan kepala delegasi Ukraina pada dokumen tersebut membuktikan bahwa kesepakatan ini sudah dicapai. Namun, kesepakatan ini tidak diberlakukan karena adanya perintah untuk tidak melanjutkannya, dengan alasan bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, ingin melihat Rusia mengalami kekalahan strategis,” ujar Putin.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai pernyataan terbaru Putin ini. Pada pertengahan Agustus lalu, pemerintah Kyiv menawarkan untuk menghentikan penyerbuannya ke Kursk jika Moskow menyetujui “perdamaian yang adil”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgiy Tykhy, menegaskan, “Semakin cepat Rusia setuju untuk memulihkan perdamaian yang adil, semakin cepat penyerbuan pasukan pertahanan Ukraina ke Rusia akan dihentikan.”
Sebelumnya, Kremlin mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina hampir mencapai kesepakatan pada musim semi tahun 2022, tak lama setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Kyiv. Kesepakatan yang dicapai di Istanbul, yang syarat dan ketentuannya tidak pernah dipublikasikan, dianggap sebagai salah satu upaya diplomatik yang paling dekat untuk mengakhiri konflik pada saat itu.(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI