BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
JAKARTA –Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang mencakup minyak tanah dan solar, akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Selasa (27/8/2024), Bahlil menyatakan bahwa volume BBM bersubsidi yang disepakati adalah 19,41 juta kiloliter. Angka ini merupakan penurunan dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 19,58 juta kiloliter.
Efisiensi dan Penyesuaian Subsidi BBM
Bahlil menjelaskan bahwa penurunan volume ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), telah melakukan evaluasi menyeluruh dan kajian mendalam untuk memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan di mana subsidi BBM tidak lagi digunakan oleh kendaraan-kendaraan mewah yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi.
“Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tegas Bahlil. Menurutnya, subsidi untuk solar akan tetap sebesar Rp1.000 per liter, sama dengan tahun sebelumnya, tanpa adanya perubahan.
Peningkatan Volume LPG Bersubsidi
Di sisi lain, Bahlil juga mengumumkan bahwa volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 telah disepakati sebesar 8,17 juta metrik ton, meningkat dari target tahun 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton. Peningkatan ini dipicu oleh permintaan masyarakat yang terus meningkat. Pemerintah berencana untuk tidak hanya menyediakan LPG tetapi juga membangun infrastruktur yang mendukung distribusi gas, seperti jaringan gas (jargas) dan industri LPG di Indonesia.
“Kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK Migas dan Pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini,” tambah Bahlil.
Rencana Pemerintah untuk Jangka Panjang
Upaya pemerintah untuk efisiensi dan peningkatan volume LPG bersubsidi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengelola sumber daya energi dengan lebih baik, mengurangi beban subsidi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan dapat mengakomodasi kebutuhan yang berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi dapat lebih efektif dan memenuhi tujuan awal dari subsidi, yaitu untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, peningkatan volume LPG diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi serta mendukung pengembangan infrastruktur energi di tanah air.
(N/014)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terd
NASIONAL