Kadin Sumut Sambut Positif BRT Listrik Mebidang, Dinilai Bisa Tekan Biaya Transportasi Pekerja
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
Dhaka, Bangladesh – Gerakan protes besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa Bangladesh telah memunculkan gelombang politik yang mengguncang negara ini. Pada Senin (5/8), perdana menteri lama Sheikh Hasina mengumumkan pengunduran dirinya setelah protes yang semula menentang kuota pekerjaan istimewa berkembang menjadi tuntutan luas untuk pengunduran dirinya.
Pengunduran diri Hasina, yang juga melarikan diri dari Bangladesh, terjadi di tengah riuh rendahnya demonstrasi yang menewaskan ratusan orang. Pemerintahan militer yang diwakili oleh Jenderal Waker-Uz-Zaman segera mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara untuk mengelola situasi darurat nasional.
“Kami telah lama mendesak penghormatan terhadap hak-hak demokrasi di Bangladesh, dan kami mendukung upaya untuk membentuk pemerintahan sementara yang demokratis dan inklusif,” kata seorang juru bicara Gedung Putih, merespons langkah militer Bangladesh.
Amerika Serikat, melalui pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, menegaskan perlunya pemerintahan sementara segera mengadakan pemilihan umum yang transparan. Schumer juga memberikan penghormatan kepada para demonstran yang berani dan menyerukan keadilan bagi korban yang tewas dalam aksi protes tersebut.
Sheikh Hasina, yang memenangkan pemilihan untuk masa jabatan keempatnya pada Januari lalu dalam pemilu yang diperingatkan oleh banyak pihak sebagai tidak bebas dan adil, kini dihadapkan pada tekanan besar untuk mengakhiri kepemimpinannya. Pemerintahan AS sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas dugaan pelanggaran dalam proses pemilu tersebut.
Sementara itu, di Dhaka, situasi terus memanas dengan tindakan-tindakan protes yang merusak properti publik dan membakar kendaraan di sekitar kediaman Ganabhaban, tempat tinggal resmi perdana menteri. Para pengunjuk rasa, meskipun dihadapkan pada tekanan dari keamanan, tetap bersikeras untuk mempertahankan tekanan mereka agar Hasina tidak lagi memegang kekuasaan.
Langkah-langkah selanjutnya dari pemerintahan sementara dan bagaimana dinamika politik Bangladesh berlanjut, menjadi fokus perhatian dunia internasional dalam beberapa hari mendatang. Dengan riwayat politik yang kompleks dan ketegangan yang meningkat, Bangladesh kini berada di persimpangan penting dalam sejarah demokrasinya.
Pantau terus perkembangan lebih lanjut dari Bangladesh, di mana peristiwa ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik lokal, tetapi juga potensi dampaknya terhadap stabilitas regional di Asia Selatan.
(N/014)
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL