Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan
JAKARTA Pemerintah diusulkan menurunkan target penerimaan pajak tahun 2026 di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan daya
EKONOMI
LANGKAT –Nama Faisal Hasrimy, saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat, tengah jadi sorotan publik setelah terungkap dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang melibatkan dirinya. Isu ini mencuat saat Faisal masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada tahun 2022.
Menurut Ramly, Ketua LSM REAKSI Sumatera Utara, kasus ini terkait dengan surat usulan calon Pj Bupati Gayo Lues yang menggunakan nama Faisal Hasrimy. Surat tersebut diklaim ditandatangani oleh Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, dan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Namun, H. Ali Husin kemudian membantah bahwa tanda tangan yang ada pada surat tersebut adalah miliknya.
“Surat pengusulan calon PJ Bupati Gayo Lues dengan nomor 627 tanggal 24 Juni 2022 itu sangat kontroversial. Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, secara tegas membantah bahwa tanda tangannya ada di surat tersebut. Ia menyebutkan bahwa tanda tangan itu dipalsukan,” ujar Ramly kepada wartawan di Stabat, Rabu (08/05/2024).
Ramly menambahkan bahwa meskipun kasus pemalsuan tanda tangan ini telah dilaporkan dan menjadi pembicaraan hangat, hingga kini tidak ada kejelasan apakah perkara ini telah diproses secara hukum atau tidak. Ramly menggarisbawahi pentingnya mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas pemalsuan tanda tangan tersebut.
“Ini adalah masalah serius yang harus diusut tuntas. Siapa pun yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan Ketua DPRK Gayo Lues harus bertanggung jawab. Kasus ini mencerminkan ketidakberesan dalam proses pengusulan pejabat, dan hal ini sangat berbahaya, terutama bagi institusi yang seharusnya menjaga integritas dan kepercayaan publik,” tegas Ramly.
Faisal Hasrimy, yang saat ini memegang jabatan sebagai Pj Bupati Langkat, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan ini. Upaya wartawan untuk mendapatkan komentar dari Faisal Hasrimy belum membuahkan hasil hingga berita ini ditayangkan.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di dunia politik lokal yang sering kali melibatkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat menunggu dengan penuh harapan agar pihak berwenang segera melakukan investigasi dan memberikan kejelasan terkait kasus ini.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah diusulkan menurunkan target penerimaan pajak tahun 2026 di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan daya
EKONOMI
SORONG Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal, secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tin
NASIONAL
ASAHAN Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Besar Sei Renggas, tepatnya di persimpangan Jalan Nusa Indah, Kelurahan Sei Renggas,
PERISTIWA
OlehPadian Adi S. SiregarPT Pertamina (Persero) dan pemerintah harus jujur untuk menyampaikan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab
OPINI
ROKAN HILIR Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi dan renovasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan
NASIONAL
MIAMI Timnas Perancis dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berla
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Misteri pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, segera menemui titik terang. Polresta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa setiap dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren harus diprose
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan pen
NASIONAL
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan masih mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan d
PERISTIWA