Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
SURABAYA -Ratusan massa yang terdiri dari anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi protes di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Raya Arjuno, Kecamatan Sawahan, pada Senin (29/7/2024). Mereka menuntut keadilan untuk Dini Sera Afrianti, seorang wanita berusia 29 tahun yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh pacarnya, Gregorius Ronald Tannur, serta memprotes vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Ronald Tannur.
Aksi massa dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan massa membawa berbagai atribut, termasuk banner dan poster yang bertuliskan tuntutan #JusticeForDiniSera. Mereka menunjukkan kemarahan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil, dan menuntut agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
Sejumlah peserta aksi naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasi, sementara massa lainnya melakukan tabur bunga di depan kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian. Salah satu orator meminta izin untuk membawa karangan bunga ke dalam PN Surabaya sebagai simbol tuntutan keadilan.
Namun, upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan pihak keamanan PN Surabaya. Terjadi cekcok antara massa dengan sekuriti, yang berujung pada kericuhan ketika massa memaksa masuk ke dalam kantor pengadilan sambil membawa karangan bunga. Salah satu sekuriti terlihat mengalami cedera akibat perkelahian tersebut.
Di dalam kantor pengadilan, massa berusaha menemui hakim untuk menyampaikan tuntutan mereka. Ketegangan berlanjut ketika massa ingin bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan. Kapolsek Sawahan, Kompol Domingos DE. F. Ximenes, berusaha menenangkan situasi dengan meminta massa untuk duduk dan menunggu audiensi.
Sementara itu, kasus ini berawal dari vonis bebas yang dijatuhkan kepada Gregorius Ronald Tannur pada sidang 24 Juli 2024. Ronald, yang merupakan anak dari politikus PKB Edward Tannur, dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Namun, majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Erintuah Damanik bersama anggota Heru Hanindyo dan Mangapul memutuskan untuk membebaskan Ronald dari seluruh dakwaan.
Vonis ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, yang merasa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Massa aksi hari ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem peradilan dan menyerukan agar kasus ini ditangani dengan lebih serius.
Dengan aksi ini, para demonstran berharap pihak pengadilan dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini dan memastikan keadilan bagi korban.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL