Baru 35 Persen Terdata, Dinsos Medan Ajak Warga Segera Daftar Perlinsos Sebelum 31 Agustus
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intensif mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden pada tahun 2020, periode penanganan Pandemi Covid-19. Dalam rangka penyelidikan ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Penggeledahan yang berlangsung pada Jumat pagi ini berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya hanya menemukan dan menyita dokumen dalam penggeledahan. “Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek, info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen. Belum ada barang bukti elektronik yang disita,” jelas Tessa. Ia menambahkan bahwa proses penggeledahan masih terus berlangsung, dan pihaknya akan memberikan informasi terbaru setelah kegiatan selesai.
Tessa juga menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi ini melibatkan jumlah paket bansos yang cukup signifikan. “Kita berbicara tentang bansos presiden yang diduga dikorupsi sebanyak enam juta paket. Terdiri dari tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta paket bansos,” ujar Tessa kepada wartawan pada 4 Juli 2024 lalu.
Korupsi pengadaan bansos ini mengemuka sebagai isu besar karena melibatkan distribusi bantuan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Pengadaan bansos pada masa itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa-masa sulit tersebut.
Dengan adanya penggeledahan ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti tambahan yang dapat mengungkap lebih jauh skandal korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Meski demikian, Tessa belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi dokumen yang disita atau pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini.
Kepala KPK, Firli Bahuri, juga memastikan bahwa pihaknya akan terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus ini. “Kami berkomitmen untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas dan memastikan bahwa semua pelaku hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Firli dalam sebuah kesempatan terpisah.
Kegiatan penggeledahan dan penyidikan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
(N/014)
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen memperkuat perhatian dan dukungan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan atas jas
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong agar program
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tantangan hafalan AlQur&039an berhadiah minuman beralko
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan bergizi gra
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin memastikan tidak akan ada lagi lagu yang dapat memicu anggota DPR maupun DPD berjoget dalam Si
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyiapkan sejumlah bukti, saksi, hingga ahli untuk menghadapi sidang
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Menurutnya, penggu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat Indonesia. Meski hidup dalam kete
NASIONAL