Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intensif mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden pada tahun 2020, periode penanganan Pandemi Covid-19. Dalam rangka penyelidikan ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Penggeledahan yang berlangsung pada Jumat pagi ini berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya hanya menemukan dan menyita dokumen dalam penggeledahan. “Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek, info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen. Belum ada barang bukti elektronik yang disita,” jelas Tessa. Ia menambahkan bahwa proses penggeledahan masih terus berlangsung, dan pihaknya akan memberikan informasi terbaru setelah kegiatan selesai.
Tessa juga menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi ini melibatkan jumlah paket bansos yang cukup signifikan. “Kita berbicara tentang bansos presiden yang diduga dikorupsi sebanyak enam juta paket. Terdiri dari tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta paket bansos,” ujar Tessa kepada wartawan pada 4 Juli 2024 lalu.
Korupsi pengadaan bansos ini mengemuka sebagai isu besar karena melibatkan distribusi bantuan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Pengadaan bansos pada masa itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa-masa sulit tersebut.
Dengan adanya penggeledahan ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti tambahan yang dapat mengungkap lebih jauh skandal korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Meski demikian, Tessa belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi dokumen yang disita atau pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini.
Kepala KPK, Firli Bahuri, juga memastikan bahwa pihaknya akan terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus ini. “Kami berkomitmen untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas dan memastikan bahwa semua pelaku hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Firli dalam sebuah kesempatan terpisah.
Kegiatan penggeledahan dan penyidikan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimilik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adan
HUKUM DAN KRIMINAL