BATU BARA – Terkait pekerjaan normalisasi parit di Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara tepatnya didusun I/II dan VII diduga pekerjaannya asal asalan yang tidak sesuai dengan anggaran, yaitu Rp.159.000.000,- yang bersumber Dana Desa T.A 2023.
Dari pantauan team Pers Lintas Desa (PLD) Kabupaten Batu Bara terlihat pekerjaan tersebut tidak seperti normalisasi seperti biasanya alias asal jadi, hal tersebut dapat di buktikan bahwa galian alur paritnya sepertinya tampak tidak rapi dikerjakan.senin 24/7/2023.
Dari amatan PLD, kedalaman galian parit kurang dalam di keruk/gali.
Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil sendimen galian, terlihat sedikit sekali parit yang di keruk serta hasil kerukan parit di letakkan begitu saja di badan jalan.
Sejumlah kalangan masyarakat merasa sangat kecewa melihat hasil pekerjaan tersebut.
Salah satu team PLD mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Mekar Laras Iwan Tadau terkait kegiatan pekerjaan normalisasi mengatakan “Saya masih mengikuti pelantikan Pabdesi di pondopo Simpang Dolok, nanti saya terangkan bang, nggak enak bicara lewat telephone bang” Ucap Iwan melalui via Phone.
Tak juga mendapat hasil keterangan terkait kegiatan normalisasi tersebut.
Team PLD menduga Kades Mekar Laras sengaja mengabaikan konfirmasi team, untuk meminta keterangan pekerjaan tersebut.
Anehnya pekerjaan tersebut tidak memasang papan informasi, team PLD Menduga Kades Mekar Laras sengaja tidak memasang papan informasi.yang kami duga agar masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran pekerjaan itu.
Kegiatan itu dapat di simpulkan telah terjadi dugaan indikasi Korupsi dengan tidak ada memasang papan informasi, selain itu Kades Mekar Laras sudah mengkangi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut team Pers Lintas Desa (PLD) kepala Desa Mekar Laras sudah membohongi publik.
Diminta kepada Inspektorat juga KPK dan Kejari Batu Bara, agar memeriksa pekerjaan kepala desa yang ada di Kecamatan Nibung Hangus khususnya di Desa Mekar Laras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.red
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
