Mulyadir juga menunjukkan surat pemecatannya yang menyebutkan bahwa alasan pemecatan adalah faktor usia dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemecatan tersebut tidak seharusnya datang dari pihak sekolah, melainkan dari yayasan yang menaungi SMA Dharma Patra. Mulyadir menjelaskan bahwa sekolah tersebut berada di bawah Yayasan Pendidikan Dharma Patra Pangkalan Susu. Surat pemecatan tersebut berlaku sejak 1 Februari 2025.
Kasus ini kini masih dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Langkat, yang berfokus pada dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMA Swasta Dharma Patra. Proses pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga:
(tb/n14)
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali membuka jalur diplomasi dan negosiasi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengeluark
Ekonomi
GAYO LUES Sinergi antara TNI dan rakyat kembali terlihat nyata melalui aksi gotong royong yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 01/Terangon K
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (co
Nasional
YOGYAKARTA Sekelompok alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak atau Relaga
Nasional
JAKARTA Aktris dan penyanyi Ariel Tatum kembali mencuri perhatian publik. Bukan karena proyek film atau musik terbarunya, melainkan karena
Entertainment
SIMALUNGUN Sebanyak 195 jemaah haji asal Kabupaten Simalungun yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 22 telah tiba kembali di tanah
Nasional
PADANG SIDIMPUAN Penyidik Polres Padangsidimpuan memeriksa seorang wartawan berinisial ED pada Senin (7/7/2025) atas laporan dugaan pencem
Nasional
JAKARTA Rumah tangga pasangan selebritas dan pengusaha, Putra Siregar dan Septia Siregar, kembali menjadi sorotan publik. Septia Siregar bl
Entertainment
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agun
Nasional
MEDAN Pergantian kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Harli Siregar menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya Presiden Prab
Politik