Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
BANDUNG -Stadion Si Jalak Harupat resmi ditetapkan sebagai venue utama penyelenggaraan Piala Presiden 2025.
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tidak layak digunakan karena kondisi rumput yang rusak parah dan butuh waktu dua bulan untuk perbaikan.
Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait, yang melakukan peninjauan langsung pada Rabu (4/6/2025), menyatakan Stadion Si Jalak Harupat lebih siap dari segi infrastruktur dan keamanan.
"Kami sudah cek langsung ke GBLA dan perbaikannya butuh dua bulan, jadi kami putuskan tidak bisa digunakan," jelas Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.
Stadion Si Jalak Harupat dinilai memenuhi syarat, mulai dari kualitas rumput, pencahayaan yang sudah diuji, hingga kesiapan pengamanan oleh pihak kepolisian. Stadion ini memiliki kapasitas 27.600 penonton dan dijamin keamanannya oleh Kapolda Jawa Barat.
Keputusan ini juga telah dikoordinasikan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta manajemen Persib Bandung. Erick Thohir pun menyetujui usulan ini saat kongres PSSI di Bandung.
Piala Presiden 2025 juga akan digelar tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Semua pembiayaan berasal dari sponsor swasta yang telah berkomitmen sebesar Rp50 miliar. Hadiah juara pertama ditetapkan sebesar Rp5 miliar, menandakan pengelolaan turnamen yang profesional.
"Kami buktikan sepakbola bisa dikelola secara profesional tanpa dana pemerintah," pungkas Ara.*
(oz/j006)
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN