
Presiden Prabowo Tegaskan Tolak Ekonomi Neoliberalisme: Kekayaan Tidak Pernah Menetes ke Bawah
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menolak konsep ekonomi neoliberalisme yang menurutnya tidak memberikan
EkonomiMEDAN — Penunjukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Dewan Kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Kongres Biasa PSSI 2025 menuai kritik tajam.
Salah satu suara kritis datang dari Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik dan masyarakat sipil, yang menyebut penunjukan ini sebagai bentuk pelembagaan hubungan tak sehat antara kekuasaan dan olahraga nasional.
"Presiden tidak semestinya terlibat dalam struktur pengurus olahraga mana pun, apalagi pada saat menjabat. Ini bukan soal legalitas, tapi soal etika kenegaraan. Langkah ini memperlihatkan simbolisme yang keliru dan berpotensi memperburuk tata kelola sepak bola nasional," ujar Siregar saat diwawancarai, Kamis (5/6).
Ia menilai bahwa penunjukan kepala negara ke dalam struktur PSSI bukan solusi atas problem mendasar yang sudah menahun dalam tubuh sepak bola Indonesia.
Sebaliknya, ini justru menjadi "penguatan citra bahwa sepak bola adalah alat politik, bukan ruang prestasi."
Indonesia Pernah Jaya, Kini Tertinggal Jauh
Siregar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam prestasi sepak bola.
Timnas Indonesia pernah menahan imbang Uni Soviet 0-0 dalam perempat final Olimpiade Melbourne 1956, serta meraih medali perunggu di Asian Games 1958.
"Kita pernah menorehkan prestasi membanggakan saat sepak bola dikelola secara jujur dan berorientasi pada pembinaan," katanya.
Namun, sejak dekade 1990-an, prestasi Indonesia menurun drastis. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kini tertinggal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Vietnam berhasil mencapai babak 8 besar Piala Asia U-23 tahun 2024, sedangkan Thailand pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17, yakni tahun 1997 dan 1999.
"Saat negara lain fokus pada pengembangan akar rumput dan profesionalisasi liga, kita malah sibuk menjadikan PSSI ajang perpanjangan tangan politik. Ini ironi besar," tegas Siregar.
Kritik terhadap Kegagalan Struktural Sepak Bola Nasional
Siregar membeberkan sejumlah akar masalah yang membuat Indonesia terus gagal membangun sepak bola secara berkelanjutan:
• Minimnya pembinaan usia dini secara nasional dan merata
• Pengelolaan liga yang belum profesional
• Ketiadaan sistem kompetisi usia muda yang terintegrasi
• Infrastruktur yang tidak memadai, terutama di luar Pulau Jawa
• Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sponsor
Ia menambahkan bahwa PSSI selama ini kerap mengganti pengurus, tapi tidak menyentuh reformasi mendasar.
"Yang diganti hanya wajah, bukan sistem. Akibatnya, stagnasi terus berlangsung. Kita tidak punya visi jangka panjang, hanya sibuk mengejar hasil jangka pendek," katanya.
Desakan untuk Reformasi Nyata
Siregar menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik untuk menuntut reformasi struktural dalam sepak bola Indonesia.
Ia menyebut sejumlah langkah yang mendesak dilakukan:
1. Pemisahan tegas antara kekuasaan politik dan organisasi olahraga
2. Penguatan sistem pembinaan dari tingkat sekolah dan daerah
3. Reformasi tata kelola keuangan PSSI secara transparan dan akuntabel
4. Penguatan liga lokal yang kompetitif dan terstruktur dari akar rumput
"Jika pemerintah ingin terlibat, biarlah dalam bentuk regulasi dan fasilitas. Tapi jangan duduk di kursi kehormatan yang justru membebani makna moral sebuah jabatan publik," pungkasnya.*
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menolak konsep ekonomi neoliberalisme yang menurutnya tidak memberikan
EkonomiTAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
PemerintahanMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution turut menyaksikan peluncuran logo dan tema resmi Hari Ulang Tahun (HU
NasionalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggandeng Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto serta s
PemerintahanMEDAN Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyatakan bahwa Istana Maimun di Kota Medan, Sumatera Utara, layak ditetapkan s
Seni dan BudayaJAKARTA Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) ti
PolitikJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita uang dalam jumlah besar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Pembang
Hukum dan KriminalJAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Ma&039ruf Amin, menyam
NasionalPADANGSIDIMPUAN Menanggapi keresahan masyarakat terkait rencana peniadaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke80
PemerintahanMEDAN PT Tira Darma Gemilang resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan atas dugaan perbuat
Pemerintahan