Pemilik Restoran Asep Stroberi Puncak Bogor Jadi Sorotan!

BOGOR –Penertiban kawasan Puncak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Senin, 26 Agustus 2024, memicu kemarahan warga setempat. Warga menilai penertiban ini tidak adil karena hanya menargetkan pedagang kaki lima (PKL), sementara restoran besar seperti Asep Stroberi dibiarkan berdiri. Aksi protes warga terhadap penertiban ini bahkan membuat Restoran Asep Stroberi menjadi sorotan utama.

Penertiban yang dilakukan Pemkab Bogor bertujuan untuk menata kawasan Puncak, yang selama ini dikenal dengan berbagai lapak pedagang kaki lima dan bangunan liar. Namun, ketidakpuasan muncul ketika warga menyadari bahwa restoran Asep Stroberi, yang juga dianggap melanggar aturan karena tidak memiliki izin sah, tidak termasuk dalam daftar pembongkaran. Alih-alih dibongkar, restoran ini hanya dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50 juta.

Protes Warga dan Aksi Penolakan

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dengan Industri Perhotelan
• Karantina Sumut Musnahkan Satwa dan Tumbuhan Ilegal Senilai Rp 3,81 Miliar

Kemarahan warga memuncak ketika beberapa dari mereka mulai menghalangi alat berat yang dibawa Pemkab Bogor menuju Restoran Asep Stroberi. Warga yang marah juga melempari bagian luar restoran dengan telur busuk sebagai bentuk protes. “Ya tentu saja kami kecewa dan marah. Mereka tebang pilih dalam penertiban ini. Kami akan mencari keadilan dan kami akan laporkan Pemkab Bogor ke Ombudsman,” ungkap Saepudin, seorang warga Cisarua yang lapaknya terkena penggusuran.

Warga merasa bahwa penertiban ini tidak konsisten dan cenderung diskriminatif. Penegakan hukum yang hanya mengarah pada PKL sementara restoran besar yang juga melanggar aturan dibiarkan menimbulkan ketidakadilan yang mendalam.

Baca Juga:

• PNS RSUD Zainoel Abidin Kepergok Curi AC Saat Subuh, Diringkus Satpam
• Matamiyu, Dancer Cilik Indonesia Tampil Memukau di Korea Selatan

Profil Pemilik Restoran Asep Stroberi

Restoran Asep Stroberi, yang merupakan salah satu tempat makan populer di kawasan Puncak, dimiliki oleh Asep Haelusna, pria kelahiran Tasikmalaya pada 11 Maret 1971. Asep, yang akrab disapa Kang Asep, berasal dari keluarga sederhana dan menempuh pendidikan di IKIP, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dengan jurusan Seni Rupa. Selama masa kuliah, Asep bekerja paruh waktu dalam berbagai pekerjaan untuk menambah penghasilan dan membiayai pendidikan adik-adiknya.

Setelah lulus, Asep menjalankan bisnis di bidang eksterior-interior, khususnya proyek pertamanan dan pervilaan. Peralihan ke bisnis kuliner dimulai ketika Asep bertemu dengan seorang dokter yang mempercayakan lahannya untuk dikelola. Asep memulai budi daya stroberi dengan konsep petik sendiri, dan sering memasak nasi liwet untuk para pekerja.

Kisah keberhasilan Asep dimulai saat beberapa orang yang mencicipi nasi liwetnya kembali dengan membawa 75 orang untuk mencicipi masakannya. Pada tahun 2006, Asep dan istrinya membuka restoran pertama mereka di Nagreg. Nama “Asep Stroberi” dipilih karena kemudahan pengingat dan kesederhanaannya. Kini, Asep Haelusna memiliki 20 cabang restoran yang tersebar di Jawa Barat, dan restoran ini dikenal dengan fasilitas tambahan seperti tempat pemancingan, penginapan, serta kebun stroberi.

Klarifikasi dan Tindakan Selanjutnya

Pemkab Bogor menghadapi kritik tajam dari masyarakat terkait penertiban ini. Banyak warga merasa bahwa tindakan pemerintah tidak adil dan tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penertiban dilakukan secara transparan dan adil, tanpa kecuali untuk restoran besar atau pedagang kecil.

Sementara itu, Asep Stroberi tetap menjadi pusat perhatian, dengan komunitas lokal mendukungnya karena kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan dukungannya terhadap UMKM. Dengan adanya penertiban yang tidak merata, tantangan bagi pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan adil bagi semua pihak.

Kisah Asep Stroberi dan protes warga terhadap penertiban ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan kawasan dan penerapan kebijakan yang adil. Bagaimana Pemkab Bogor akan menanggapi situasi ini dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menyeimbangkan penertiban adalah hal yang akan terus dipantau oleh publik.

(N/014)

Pemko Medan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dengan Industri Perhotelan

Karantina Sumut Musnahkan Satwa dan Tumbuhan Ilegal Senilai Rp 3,81 Miliar

PNS RSUD Zainoel Abidin Kepergok Curi AC Saat Subuh, Diringkus Satpam

Matamiyu, Dancer Cilik Indonesia Tampil Memukau di Korea Selatan

KPK Buka Peluang Periksa Gubernur Jatim Khofifah Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

Dolar AS Melemah ke Level Rp16.373, Rupiah Menguat di Pembukaan Perdagangan