Perubahan Ancaman dan Sesat Pikir Revisi UU TNI

Karena itu, revisi UU TNI ialah sebuah kesesatan cara berpikir dalam menghadapi perubahan situasi geopolitik dan dinamika ancaman. Tanpa mempersiapkan kerangka regulasi yang lebih menyeluruh, respons Indonesia bisa mengarah ke proses sekuritisasi dan pengerahan militer seakan-akan menjadi jalan keluar satu-satunya. Jika memegang teguh semangat reformasi, respons utama pemerintah semestinya memperkuat institusi sipil sebagai unsur utama menghadapi ancaman nonmiliter, bukannya membuka gerbang pelibatan militer yang semakin besar.

Respons berbagai negara demokratis terhadap ancaman hibrida juga menunjukkan tren serupa. Filipina mengutamakan kapal penjaga pantainya dalam merespons intrusi maritim dari Tiongkok ke wilayah lautnya. Sementara untuk kasus sabotase kabel bawah laut di Laut Baltik yang ditengarai dilakukan Rusia, negara-negara Eropa mengandalkan kerja sama polisi, intelijen, dan penjaga pantai lintas negara untuk memperkuat respons mereka. Bahkan untuk isu serangan siber, respons utama hampir semua negara terkecuali negara dengan kapasitas ofensif yang mumpuni seperti AS ialah dengan memperkuat instansi keamanan siber sipil mereka dan tidak serta-merta melibatkan angkatan bersenjata.

Berbagai kasus tersebut semestinya dipelajari secara mendalam terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR sebelum melompat pada pembahasan kilat merevisi UU TNI. Selain melalui revisi UU Hanneg, regulasi sektoral seperti rancangan UU Keamanan Laut dan Keamanan Siber Nasional perlu mendapatkan perhatian.

Dengan begitu, diharapkan Indonesia memiliki acuan regulasi terkait dengan gradasi ancaman untuk berbagai isu dan kepastian hukum di titik mana pelibatan TNI diperlukan. Tanpa sebelumnya memperbaiki kerangka tersebut, revisi UU TNI bukannya menjadi jawaban atas perkembangan ancaman, melainkan justru bisa menghadirkan kegagapan negara dalam kebijakan keamanan dan pertahanan ke depannya. (mediaindonesia.com)

*) Analis Utama Laboratorium Indonesia 2045