Anggota DPR Kritik Penanganan Kasus Amsal Sitepu, Desak Pencopotan Kajari Karo
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
Oleh :Dr. Anggawira
Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah "dipandu" oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Eropa untuk membuka pasar, mengundang investasi, dan menurunkan tarif-semua atas nama globalisasi. Globalisasi ini dikemas sebagai jalan menuju kemakmuran bersama, diperkuat oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.
Namun, kini arah angin berubah. Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, justru mulai menarik diri dari sistem global yang mereka rancang sendiri. Ini bukan sekadar perubahan strategi, tapi gejala pergeseran geopolitik dan ekonomi global yang tak bisa diabaikan.
Globalisasi: Bumerang yang Tak Terduga
AS pernah membayangkan globalisasi sebagai kendaraan untuk menaklukkan pasar dunia: barang-barang produksi mereka membanjiri dunia, dan perusahaan-perusahaan multinasional mereka bisa berproduksi murah di negara-negara berkembang.
Namun harapan itu tak sepenuhnya jadi kenyataan. China, yang semula dianggap sekadar pasar besar dan lokasi produksi berbiaya rendah, kini justru bertransformasi menjadi negara industri dan eksportir terkuat dunia.
Pada 2022, surplus perdagangan China tembus USD 823 miliar-tertinggi dalam sejarah modern (Statista, 2023). Negeri Tirai Bambu itu kini bukan hanya pabrik dunia, tetapi juga pemimpin dalam logistik, manufaktur, dan teknologi industri.
Sementara itu, di AS sendiri, sektor manufaktur justru terpuruk. Sejak tahun 2000, lebih dari lima juta pekerjaan manufaktur menghilang, sebagian besar berpindah ke Asia. Ironisnya, globalisasi yang diniatkan sebagai alat ekspansi ekonomi justru mempercepat erosi basis industri mereka sendiri.
Dominasi Dolar yang Mulai Retak
Sejak Perang Dunia II, dolar AS menjadi mata uang utama dunia. Sekitar 59% dari seluruh cadangan devisa global masih dalam bentuk dolar (IMF, 2023). Status ini memberikan AS keuntungan luar biasa: mereka bisa membiayai defisit dengan mencetak dolar, sementara negara lain harus mengumpulkan dan menyimpannya.
Namun dominasi ini kini mulai ditantang. China telah memperkenalkan sistem pembayaran lintas negara CIPS, sebagai alternatif atas sistem SWIFT yang dikuasai Barat. Lebih jauh lagi, mereka meluncurkan mata uang digital e-CNY yang digunakan dalam transaksi internasional. Rusia, Iran, India, dan bahkan beberapa negara di Afrika telah mulai melakukan perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal atau yuan digital.
Secara bertahap, dunia mulai bergerak menuju sistem keuangan multipolar. Sanksi ekonomi pun kehilangan tajinya. Rusia, meski disanksi besar-besaran, justru tumbuh 3,6% pada 2023 (World Bank, 2024). AS kehilangan senjata geopolitik yang selama ini diandalkan: embargo ekonomi.
AS Banting Setir ke Proteksionisme
Menanggapi perubahan ini, AS tak tinggal diam. Mereka kini mendorong reshoring, friendshoring, dan menaikkan tarif atas barang-barang dari China. Lewat CHIPS and Science Act, mereka menyuntikkan USD 280 miliar untuk menghidupkan kembali industri semikonduktor domestik.
Ini adalah pengakuan tersirat: globalisasi tak lagi menguntungkan mereka. Sistem yang mereka bangun kini justru menggerus daya saing sendiri. AS mulai membangun pagar-pagar ekonomi yang sebelumnya mereka anggap sebagai penghalang pembangunan.
Dunia Sedang Mencari Keseimbangan Baru
Dalam dinamika ini, kita tidak perlu panik. Justru ini saatnya untuk lebih percaya diri. Sistem ekonomi global memang tengah mengalami badai, tetapi sejarah menunjukkan bahwa setiap krisis akan menciptakan keseimbangan baru.
Indonesia dan negara berkembang lainnya perlu melihat ini sebagai peluang, bukan sekadar tantangan. Jangan lagi sekadar menjadi pasar atau penerima investasi pasif. Kita perlu menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih mandiri, lebih resilien, dan tidak lagi terlalu bergantung pada arah angin global yang mudah berubah.
Amerika pernah memulai globalisasi dan menikmati keuntungannya. Kini, mereka sendiri yang menarik diri. Dunia tidak akan runtuh karenanya. Justru, inilah saatnya bangsa-bangsa membangun jalan mereka sendiri.* (CNBC Indonesia)
*)Komisaris PT. Bumi Resources Tbk., Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas, serta anggota Komisi Pengawas SKK Migas.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pihak Kejari terkait kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polisi kembali memeriksa pasangan selebritas Dude Harlino dan Alyssa Soebandono terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan pe
HUKUM DAN KRIMINAL