Kedua, komitmen pemerintah dalam menyerap masukan substantif, sehingga dialog yang terjadi bukan sekadar formalitas. Ketiga, tata kelola yang transparan dan akuntabel, agar forum ini terjaga dari polarisasi dan tetap fokus pada kepentingan pekerja.
Langkah ini juga mencerminkan visi Prabowo yang menempatkan buruh bukan hanya sebagai komponen ekonomi, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Sebuah pendekatan yang menempatkan keadilan sosial sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Dalam jangka panjang, inisiatif ini dapat menjadi model baru dalam pengelolaan hubungan industrial di Indonesia. Bila dikelola dengan baik, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bisa menjadi warisan institusional yang memperkuat demokrasi ekonomi dan mempererat kemitraan antara negara dan rakyat pekerja-melampaui masa jabatan politik siapapun yang memimpinnya.
Sebagai pemerhati, kita mencatat bahwa kehadiran dan langkah konkret seperti ini membuka ruang optimisme baru. Bukan tanpa tantangan, tetapi jika dijalankan dengan konsistensi dan keterbukaan, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang berhasil menyeimbangkan kepentingan buruh dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah.* (news.detik.com)