Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan

Oleh:Bambang Soesatyo

SALING ketergantungan atau interdependensi antarnegara-bangsa di bidang ekonomi adalah keniscayaan. Namun, memperkuat kemandirian untuk mengurangi ketergantungan menjadi kewajiban setiap negara untuk melindungi berbagai aspek kepentingan rakyat dan negara.

Baca Juga:

• Trinovi Khairani Sitorus Hadiri Upacara Gelar Pasukan TNI Bersama Presiden Prabowo: Komitmen Kuat Jaga Kedaulatan NKRI
• Baru 6 Bulan Menjabat, Dirut Agrinas Joao Angelo Mengundurkan Diri dan Minta Maaf ke Presiden

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memulai langkah awal memperkuat kemandirian itu.

Dalam konteks itu, menjadi relevan untuk mengingat kembali pidato pelantikan Presiden Prabowo di forum Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, presiden memberi penegasan tentang urgensi ketahanan pangan dan energi.

Baca Juga:

• Indonesia dan Peru Perkuat Hubungan Bilateral di Peringatan 50 Tahun dengan Penandatanganan Kesepakatan Strategis
• Sektor ESDM Sumbang 15,5% Pendapatan Negara Tapi Anggaran Tetap ‘Mandek’, Bahlil Lahadalia Sebut Kemenkeu Tak Tahu Diri

''Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," tegas presiden.

Dari urgensi tentang ketahanan pangan dan energi, presiden kemudian menggagas lumbung pangan. Presiden menetapkan tiga lokasi prioritas serta 10 wilayah lain yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan.

Targetnya adalah meningkatkan produksi dan luas panen padi menjadi 4 (empat) juta hektar sawah. Dari target itu, diproyeksikan tambahan produksi padi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 10 juta ton beras.

Mengurangi ketergantungan atau mengeskalasi kemandirian negara-bangsa pada semua aspek kepentingan menjadi kewajiban setiap generasi. Untuk beberapa komoditi pangan, generasi Indonesia terkini masih memiliki ketergantungan pada produk impor. Dan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia pun masih impor energi atau minyak dan gas.

Maka, ketika Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan itu, tentu saja tidak mudah karena tekad dimaksud ingin diwujudkan di tengah berbagai perubahan, baik perubahan pada faktor geopolitik hingga perubahan iklim yang kini sulit diperkirakan. Namun, kewajiban eskalasi kemandirian itu tetap harus diupayakan dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Kementerian Pertanian langsung merespons gagasan Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan. Dengan beberapa terobosan dan inovasi misalnya, bisa dikembangkan varietas padi gogo yang tetap tumbuh dilahan kering dengan takaran air secukupnya.

Berkat terobosan dan kerja keras berkelanjutan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum lama ini mengumumkan progres tentang peningkatan produksi beras di dalam negeri. Per Januari-Maret 2025, peningkatan produksi beras mencapai 62 persen.

Trinovi Khairani Sitorus Hadiri Upacara Gelar Pasukan TNI Bersama Presiden Prabowo: Komitmen Kuat Jaga Kedaulatan NKRI

Baru 6 Bulan Menjabat, Dirut Agrinas Joao Angelo Mengundurkan Diri dan Minta Maaf ke Presiden

Indonesia dan Peru Perkuat Hubungan Bilateral di Peringatan 50 Tahun dengan Penandatanganan Kesepakatan Strategis

Sektor ESDM Sumbang 15,5% Pendapatan Negara Tapi Anggaran Tetap ‘Mandek’, Bahlil Lahadalia Sebut Kemenkeu Tak Tahu Diri

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia 2025–2030

Hadiri Audiensi di Komisi Yudisial Pagi Ini, Tom Lembong: Momentum Abolisi Sayang Jika Tidak Dimanfaatkan